Anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto menyebut konsep IRI selaras dengan Pasal 33 UUD 1945. Dia berjanji akan membawa konsep IRI kepada Presiden Jokowi apalagi pemerataan kesejahteraan yang menjadi tujuan akhir IRI, menurutnya, sesuai dengan fokus perhatian Presiden Jokowi saat ini.

Di berbagai kesempatan, terakhir di depan mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta tadi siang, Putut selaku penggagas menjelaskan inti dari konsepsi IRI menekankan perkawinan antara BUMN dan BUMD (Provinsi dan Kabupaten).

Perkawinan ini membentuk suatu entitas baru, misalnya PT X, yang sebagian sahamnya dijual kepada BUMD (Provinsi dan Kabupaten) yang ada di seluruh Indonesia.

Kepemilikan saham BUMD (Provinsi dan Kabupaten) di PT X dapat membentuk entitas baru atau bisa juga tidak.

Namun jika terbentuk entitas baru maka sebagian sahamnya dijual kepada seluruh rakyat yang ber-KTP Indonesia dengan mekanisme pasar saham yang baru, pasar saham IRI.

"Jika sudah terjadi mekanisme ini, yang diperlukan adalah lokomotif-lokomotif ekonomi. BUMN-BUMN yang kuat seperti Pertamina, PGN, PLN dan lain-lain masing-masing harus menjadi lokomotif ekonomi bagi BUMD-BUMD, dan bukan bergabung menjadi satu membentuk holding," kata Putut dalam kuliah umumnya.

Percepatan ekonomi IRI, katanya, adalah membawa sebanyak-banyaknya gerbong ekonomi BUMD Provinsi dan Kabupaten untuk memperkuat ekonomi masing-masing daerah.

Jika mekanisme dan sistem ekonomi IRI ini terjadi, masih kata Putut, akan terdorong terwujudnya transparansi, fair competition, good corporate governance (GCG) dan anti korupsi karena semua pihak yang terlibat akan saling mengawasi.

Di bidang sumberdaya manusia, kekurangan SDM yang tidak berkualitas akan ditutupi dari daerah lain sehingga dengan sendirinya konteks putra daerah terhapuskan. Di lain hal, IRI akan meningkatkan kualitas pendidikan perguruan tinggi karena memenuhi tuntutan bangsa dan negara Indonesia yang terwujud dalam IRI.

Di bidang ekonomi, suplai bahan (local content) dan ekonomi kerakyatan akan berkembang karena dibutuhkan untuk memenuhi permintaan wilayah sumber-sumber ekonomi.

"Dalam konteks ini, ikatan kebangsaan akan tumbuh berdasarkan kepentingan nasional karena di ujung IRI akan muncul pemerataan kesejahateraan dan kemakmuran bersama," ujar Putut.