TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono mengatakan, perebutan penempatan posisi Dirut Pertamina selalu menjadi hal yang rumit.

Terjadi saling tarik ulur antara kepentingan parpol yang diback up para mafia migas maupun elit politik yang usahanya selalu menjadi benalu di Pertamina atau lintah migas yang meyedot kekayaan negara.

Saat ini muncul lagi isu kalau yang akan ditempatkan sebagai Dirut Pertamina adalah Dirut Krakatau Steel yang masih aktif, tentu saja ini akan jadi blunder lagi karena filosi jenis bisnis yang dipimpin Dirut PT KS dengan jenis bisnis Pertamina itu beda sekali.

"Menempatkan orang sebagai Dirut BUMN Pertamina yang bisnis minyaknya terpuruk karena turunnya harga minyak dunia harus dipertimbangkan serius karena jika perolehan laba pertamina anjlok dibanding tahun sebelumnya," kata Arief, Rabu  (15/3/2017).

Dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, posisi Dirut pertamina boleh saja diisi oleh orang luar pertamina sepanjang orang tersebut punya leadership yang kuat, mampu memotivasi seluruh pekerja untuk bisa bekerjakeras bersama sama.

Kemudian harus mampu mempersatukan direksi yang ada, terbukti handal dalam menjalankan BUMN yang ada, mampu membuat terobosan bisnis yang bisa membuat Pertamina menghasilkan laba besar tanpa mengandalkan kepada harga minyak dunia yang terpuruk saat ini.

Sebagai info A1 dari orang yang paling dekat dan paling bisa dipercaya Presiden Joko Widodo itu menginginkan Pertamina dipimpin oleh orang yang berasal dari Legacy Pertamina sendiri.

Calon itu memiliki prestasi tinggi dalam memanajemeni Pertamina disaat pasar minyak dan gas mengalami krisis dengan banyaknya perusahana minyak dunia yang tutup dan mengarah pada chapter eleven atau bangkrut.

"Siapapun yang menjadi dirut pertamina dia punya kewajiban membuat pertamina mampu terbukti meningkatkan laba besar dan mampu melayani ketersediaan minyak dan gas bagi rakyat dan harus mampu mewujudkan satu harga bbm dan elpiji di seluruh wilayah Indonesia," katanya.

Orang tersebut tetap konsen mencegah timbulnya pratek mafia di pertamina yang bisa merugikan negara, juga menjaga agar program transformasi di Pertamina bisa selesai dengan baik.

"Menurut info yang saya dapat , orang yang akan ditempatkan pak Joko Widodo di Pertamina sangat independent dan tidak punya kepentingan dengan parpol dan elit elit Politik Serta mafia impor minyak," katanya

Pihak FSP BUMN Bersatu meminta pihak parpol dan elit Politik yang dibeking mafia migas serta kelompok papa minta saham Freeport , tolong jangan bermanuver dan memaksakan kehendak yang bisa nanti ditolak karyawan Pertamina dengan aksi mogok nasional.

"Biarkan Kementerian BUMN yang diberitugas untuk mensupervisi Pertamina dan mencari orang yang pantas memilih Dirut Pertamina yang professional yang nantinya disampaikan ke Presiden Jokowi," katanya.