Bank Dunia Beri Utangan Rp 5,98 Triliun untuk Proyek Pengadaan Rumah di Indonesia
Sebagian dana dipakai untuk BP2BT Pemerintah dengan sasaran pemilik rumah pertama berpendapatan rendah.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Direksi Eksekutif Bank Dunia menyetujui pencairan utang baryu untuk Pemerintah Indonesia senilai 450 juta dolar AS atau setara dengan Rp 5,98 triliun dengan asumsi kurs Rp 13.300, untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia memperluas akses perumahan terjangkau bagi keluarga berpendapatan rendah.
Sebagian dana dipakai untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) Pemerintah dengan sasaran pemilik rumah pertama berpendapatan rendah.
Skema tersebut berupa bantuan down payment atau uang muka sesuai dengan jumlah tabungan peneriman bantuan, juga cicilan sesuai standar pasar yang diberikan oleh institusi peminjam yang berpartisipasi dalam program ini.
Sebagian dana lainnya dipakai untuk mendukung peningkatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dengan sasaran 40 persen keluarga berpenghasilan terbawah di Indonesia.
"Indonesia sedang mengambil langkah maju yang besar melalui program ini untuk memastikan agar keluarga berpendapatan rendah mempunyai rumah yang layak, aman dan terjangkau," ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Rodrigo Chaves dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (20/3/2017).
Menurutnya, memberikan keluarga Indonesia akses rumah yang terjangkau, merupakan hal penting untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.
"Perumahan yang lebih baik telah terbukti membawa dampak positif terhadap capaian kesehatan masyarakat, pendidikan dan tenaga kerja," ujar Chaves.
Indonesia menghadapi permintaan perumahan terjangkau dalam jumlah besar, dengan kebutuhan satu juta unit tiap tahunnya.
Sekitar 20 persen dari 64,1 juta unit rumah berada dalam kondisi buruk, sekitar 22 persen penduduk perkotaan Indonesia, atau 29 juta orang, tinggal di kawasan kumuh.
Pendanaan ini juga akan mendukung pemerintah untuk memajukan kebijakan dan reformasi institusi yang bertujuan memperkuat fondasi pasar perumahan.
Program ini akan dijalankan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan memberi fokus mengatasi kurangnya persediaan rumah serta kualitas rumah yang rendah di wilayah perkotaan yang tumbuh pesat.
“Dengan semakin banyaknya orang yang tinggal dan bekerja di perkotaan, dukungan bagi proses urbanisasi yang inklusif dan terencana serta menambah pasokan perumahan yang cukup dengan layanan umum yang baik serta lingkungan yang saling terhubung menjadi semakin penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat," tutur Program Leader Bank Dunia, Taimur Said.
Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), memberikan pendanaan untuk persiapan pinjaman ini melalui Indonesia Infrastructure Support Trust Fund (INIS).