BI dan Pemerintah Akan Batasi Penggunaan Uang Tunai
Badaruddin optimistis RUU pembatasan uang kartal bisa cepat disahkan oleh DPR karena regulasi tersebut salah satu prioritas di Prolegnas.
Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dan Bank Indonesia terus mensosialisasikan penggunaan uang tunai dalam setiap transaksi dan kegiatan sehari-hari. Tujuannya agar semua transaksi keuangan bisa didata dan masyarakat bisa melindungi asetnya lebih aman.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendorong Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal disahkan. Tujuannya untuk mengurangi transaksi uang tunai dalam kegiatan sehari-hari.
"Mengenai pembatasan cash di ajukan RUU tentang pembatasan transaksi menggunakan uang kartal," ujar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin di Bogor, Kamis (23/3/2017).
Badaruddin menjelaskan tahapan RUU pembatasan uang tunai sudah sampai tahap akhir. Saat ini dokumen tersebut sudah sampai di meja pihak parlemen RI.
"Presiden ke Mensesneg, keluar amanat Presiden baru diteruskan ke DPR," kata Badaruddin.
Badaruddin optimistis RUU pembatasan uang kartal bisa cepat disahkan oleh DPR karena regulasi tersebut salah satu prioritas di Prolegnas.
"Masuk program prolegnas, mudah-mudahan ini tidak terlalu lama," ungkap Badaruddin.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.