Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Proses negosiasi antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia terkait dengan perpanjangan kontrak tambang mereka di Papua serta status divestasi 51 persen sahamnya kepada Pemerintah Indonesia berlangsung alot. 

Negosiasi antara kedua pihak masih akan terus berlangsung hingga tiga bulan ke depan karena menyangkut juga pembahasan pembayaran pajak.

Menteri Koordinator Bidang Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan itu di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Jumat (244/3/2017).

Menurut Luhut, proses negosiasi saat ini berlangsung cukup baik.

Pemerintah selaku pemilik wilayah yang dieksplitasi oleh Freeport saat ini akan mengatur laju dari negosiasi terhadap perusahaan Amerika Serikat tersebut.

Baca: Menko Luhut: Pemerintah Maunya Punya 51 Persen di Freeport, Jangan Ditawar Lagi

"Perundingan cukup maju sejauh ini. Pemerintah yang akan atur negosiasi jangan mereka," jelasnya

Dirinya menganologikan, Freeport saat ini sedang menyewa rumah di Indonesia. Namun, pemerintah menginginkan adanya kenaikan harga sewa, karena waktu penyewaan sudah habis.

Apalagi, kata Luhut, anak Indonesia akan memakai lahan tersebut. Namun pemerintah, lanjutnya, masih baik karena masih memberikan Freeport waktu untuk bernegosiasi.

"Kita nego. Tapi nego jangan kamu yang atur kami. Kami yang atur, tapi dengan spirit kesetaraan. Itu pun sudah bagus," kata dia.