Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Wujudkan Kedaulatan Ekonomi Negara, JICT Seharusnya Dikelola Indonesia

Jika dikelola sendiri, maka Negara melalui BUMN yang mengelola pelabuhan akan mendapatkan pemasukan yang sangat besar

Wujudkan Kedaulatan Ekonomi Negara, JICT Seharusnya Dikelola Indonesia
KOMPAS IMAGES
Sejumlah truk kontainer melintas melalui gerbang otomatis Jakarta International Container Terminal (JICT) Jakarta 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT  Jakarta International Container Terminal (JICT) merupakan aset bangsa yang sangat strategis. 

Pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia, merupakan  pintu keluar masuk ekspor impor dan gerbang ekonomi nasional dan  semestinya pelabuhan tersebut dikelola oleh Indonesia.

“Seharusnya aset negara ini dikelola mandiri, sebagai wujud kedaulatan ekonomi negara,” jelas Nova Sofyan Hakim, Ketua Serikat Pekerja JICT saat seminar “Penyelamatan Aset Nasional; Global Bond dan Perpanjangan Kontrak JICT Yang Berpotensi Merugikan Negara,” di Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Jika dikelola sendiri, maka Negara melalui BUMN yang mengelola pelabuhan akan mendapatkan pemasukan yang sangat besar. 

Baca: Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal Bantah Sabotase Perusahaan

Untuk itu, masuknya pihak asing dalam pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok melalui kerjasama antara JICT dengan Hutchinson yang kontraknya berakhir pada tahun 2019, tidak terlalu mendesak.

Namun ternyata kontrak tersebut diperpanjang hingga tahun  2039.

"Hanya berbekal izin prinsip Menteri BUMN yang notabene belum dipenuhi Pelindo II, tanpa izin konsesi otoritas pelabuhan dan Menteri Perhubungan, RJ Lino nekat memutuskan  untuk menandatangani perpanjangan kontrak dengan Hutchinson,"  katanya.

Selain masalah perpanjangan kontrak dengan JICT, Pelindo II juga melakukan pinjaman ke luar negeri ( Global Bond) senilai  1,58 Miliar dollar AS atau setara Rp 21 triliun yang digunakan membiayai pembangunan Kali Baru (NPCT 1), Pelabuhan Sorong, Kijing, Tanjung Carat dan Car Terminal. 

Baca: Pansus Pelindo II Diminta Libatkan Diri Usut Kasus PTI di JICT

Halaman
123
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas