TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Pemerintah Indonesia saat ini tengah serius membahas rencana tindak lanjut terhadap tiga proyek infrastruktur di Indonesia senilai US$ 2,449 miliar yang telah disepakati sejak awal beroperasinya Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) pada tahun 2016.

Ketiga proyek tersebut adalah National Slum Upgrading Project, Regional Infrastructure Development Fund dan Dam Operation Improvement and Safety Project Phase II.

Untuk keperluan tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Bambang PS Brodjonegoro terbang ke Korea Selatan menghadiri pertemuan bilateral dengan Presiden AIIB, Jin Liqun.

Proyek infrastruktur National Slum Upgrading Project bertujuan meningkatkan akses infrastruktur perkotaan dan pelayanan di kawasan kumuh, yang berlokasi kurang lebih di 154 kota di wilayah bagian tengah dan timur Indonesia.

Dana yang dibutuhkan diestimasi sebesar US$ 1,743 miliar dan sampai saat ini tengah dalam tahap merekrut konsultan guna membantu pelaksanaan proyek. Dana pembangunan akan berasal dari multilateral development bank (MDB) senilai US$ 433 juta melalui pembiayaan bersama (cofinancing) antara AIIB US$ 216,5 juta dan Bank Dunia US$ 216,5 juta.

Proyek pembangunan lainnya adalah Regional Infrastructure Development Fund yang bertujuan meningkatkan akses terhadap pembiayaan infrastruktur di level daerah melalui sebuah lembaga perantara pembiayaan berkelanjutan (Sustainable Financial Intermediary).

Proyek ini membutuhkan pendanaan sebesar US$ 406 juta. Hingga kini sudah ditandatangani perjanjian pinjaman (loan agreement) oleh Pemerintah Indonesia dan masih dalam proses penilaian dari manajemen AIIB.

Sedangkan Safety Project Phase II merupakan proyek yang bertujuan meningkatkan keamanan dan kegunaan dari bendungan-bendungan yang dimiliki oleh Pemerintah di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan dalam rangka memperkuat kelembagaan untuk efektivitas operasional dari manajemen bendungan.

Proyek ini membutuhkan pendanaan sebesar US$ 300 juta di mana perjanjian pinjaman (loan agreement) telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia, AIIB,dan Bank Dunia.

“Pemerintah ingin memastikan sekaligus memberikan informasi mengenai perkembangan dari ketiga proyek infrastruktur tersebut karena kebutuhan kita yang mendesak untuk terus mendorong pembangunan nasional. Ini kita jalankan dulu sambil melihat peluang kerja sama lainnya,” kata Bambang  Brodjonegoro di Jeju, Korea Selatan kepada wartawan, Sabtu (17/6/2017).

Ketiga proyek tersebut, jelas Bambang, dapat menjadi inisiasi di awal untuk menstimulasi  sumber pendanaan bagi proyek-proyek potensial lain yang akan didanai oleh AIIB ke depannya. Bambang berharap ketiga proyek infrastruktur tersebut bukan hanya menjadi komitmen awal AIIB dalam kerangka investasi infrastruktur di Indonesia.

“Kita harapkan ini dapat menjadi  momentum untuk menarik dana investasi infrastruktur masuk lebih banyak lagi ke Indonesia sehingga bisa kita tawarkan proyek-proyek potensial lainnya di Indonesia,” jelas Bambang. 

Di sela pertemuan AIIB yang berlangsung 16-18 Juni, Menteri Bambang juga mengadakan pertemuan bilateral dengan State Secretary for Economic Affairs of Switzerland Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch.

Kedua menteri tersebut membahas bagaimana memperkuat AIIB agar lebih agresif dan efisien dalam memobilisasi sumber pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur baik dari sektor publik maupun swasta dan dari maupun luar wilayah Asia. Hal ini mengingat Swiss berperan penting dalam AIIB menyusul peningkatan kontribusi hak suaranya menjadi 0,9299% pada 25 April 2016.

Hal lain yang dibicarakan adalah bagaimana memperkuat kerja sama Indonesia dan EFTA (Iceland), Liechtenstein, Norway dan Switzerland), yang bisa memperat hubungan perdagangan antara Asia dan Eropa. Menteri Bambang juga menjajaki kerja sama lebih lanjut dengan pemerintah Swiss terutama dalam hal vokasi, kerahasiaan bank, dan base erotion and profit sharing (BEPS).

Selain Swiss, pertemuan bilateral juga dilakukan dengan Deputy Prime Minister and Minister of Strategy and Finance Korea Selatan Dong-Yeon Kim. Pertemuan ini strategis mengingat Korea Selatan sebagai pemegang saham terbesar dalam AIIB, yakni 3,81%.

Dalam pertemuan, pemerintah Indonesia melihat kebutuhan pengembangan infrastruktur global diformalkan dalam agenda utama G20, bukan regional.

Pada acara Governor's Seminar sebagai bagian dari rangkaian Annual Meeting AIIB 2017 dengan topik Financing Infrastructure in Asia pada Sabtu (17/6), Menteri PPN/Kepala Bappenas RI tampil sebagai panelis antara lain bersama dengan Vice President of AIIB dan mantan Perdana Menteri Pakistan, serta Financial Secretary, Hongkong.

Dalam pertemuan tersebut, Bambang mengajak lebih banyak lagi investor untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Pemerintah Indonesia, lanjut Bambang, sejauh ini terus dan telah mengatasi tantangan yang menghambat investasi seperti reformasi peraturan dan fiskal.

Indonesia kini sudah mempunyai Kantor Bersama untuk Public Private Partnership (PPP). Menurutnya, kunci sukses pembiayaan infrastruktur dari pendanaan swasta termasuk PPP studi kelayakan yang berkualitas dan kesiapan pemerintah dalam bentuk regulasi yang memudahkan investasi.

Ia juga menyampaikan bahwa studi yang dilaksanakan Bappenas mengenai dampak pembangunan infrastruktur, tidak hanya direct beneficiary pada sisi konstruksi namun juga pada leading sector yakni pertanian, manufaktur dan pariwisata.

Selain itu juga dijelaskan mengenai urgensi dan justifikasi pembangunan high speed rail/train.