TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mengatakan seharusnya Indonesia sudah bisa mengantisipasi kelangkaan stok komoditas pangan seperti garam yang sedang ramai diperbincangkan ini.

Hal tersebut menurutnya harus sudah bisa dilihat sejak 10 atau 20 tahun silam, dengan melihat data perkembangan penduduk.

“Kita kan mestinya dari sejak 10 atau 20 tahun yang lalu sudah bisa mengantisipasi (stok garam), (dilihat dari) perkembangan penduduk, sehingga bisa dihitung berapa kebutuhannya dari tahun ke tahun,” kata Hermanto ketika dihubungi wartawan, Sabtu (5/8/2017).

Wakil Rektor bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis IPB ini menjelaskan bahwa selama beberapa tahun ini kapasitas produksi garam nasional hampir tidak ada penambahan yang siginifikan.

Menurutnya itu merupakan suatu indikasi bahwa pemerintah terutama yang paling bertanggung jawab yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus mampu melakukan pembinaan terhadap petani garam untuk mengangkat hasil produksi garam lokal.

“Dari situ aja sebetulnya sudah merupakan indikasi, mestinya dilakukan pembinaan petani garam ya oleh kementerian yang langsung terkait ya kementerian perikanan dan kelautan dong, karena turunannya ada disitu (KKP),” ujar Hermanto.

Hermanto juga mengatakan bahwa program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) belum efektif. Menurutnya PUGAR baru seperti wacana proyek saja, bukan sesuatu yang betul-betul disiapkan seperti keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur.

“Saya kira belum efektif ya (Program PUGAR), baru kaya proyek saja gitu, bukan sesuatu yang istilahnya betul-betul disiapkan seperti halnya pemerintah sekarang serius bangun infrastruktur,” kata Hermanto.

Sebelumnya, bahwa langkanya garam diduga karena adanya permainan kartel. Menanggapi hal ini Hermanto mengatakan alasan tersebut sulit diterima, alasannya karena walaupun memang benar-benar ada mafia garam atau kartel garam, kalau produksi garam banyak dan mencukupi maka praktik kartel tersebut tidak akan efektif.

“Menurut saya, alasan yang sulit diterima sebenarannya, kalau ada sesuatu yang langka, lantas dituduh ada mafia lah dituduh ada kartel. Jadi mau dia mafia atau dia kartel ya, kalau pun ada, kalau memang produksi kita banyak dan mencukupi mana efektif dia melakukan kartel, kartel atau mafia itu efektif untuk beroperasi jadi sekali untung berlipat ganda itu, kalau emang ada keterbatasan produksi. Kalau barangnya banyak, petani garam kita itu efektif untuk menghasilkan garam banyak, gak akan ada yang mau (melakukan) kartel,” jelasnya.

Hermanto mengatakan solusi terbaik yang harus dilakukan yakni memang harus meningkatkan basis produksi garam, membina petani garam agar mampu bertani dengan baik, selain itu dukungan teknologi juga menjadi hal yang penting.

Hermanto menambahkan bahwa jangan sampai petani garam malah terkonversi, ladangnya malah menyusut dipakai untuk yang lain. Dia juga meminta agar pemerintah tetap tenang dalam mengatasi masalah jangan setiap ada masalah seperti kebakaran jenggot.

“Jadi solusi yang emang harus dilakukan itu tingkatkanlah basis produksi itu, binalah petani garam itu, jangan malah ia jadi terkonversi ya, ladang garamnya itu malah menyusut dan dipakai untuk yang lain-lain. Jadi jangan kaya kebakaran jenggot lah, setiap ada masalah ribut,” pungkas Hermanto.