Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Industri pertahanan merupakan salah satu sektor yang tidak bisa diremehkan. Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo mengingatkan, Indonesia pernah diembargo oleh negara-negara barat, yang membuat Indonesia tidak bisa mengakses produk-produk pertahanan mereka untuk peremajaan dan kebutuhan alutsista.

Kepada wartawan di -sela acara Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu (23/8/2017), Gatot menyatakan, jika Indonesia bisa mandiri dalam pengadaan alat pertahanan, maka ke depan aksi embargo oleh negara lain bukan merupakan suatu ancaman.

"Kita pernah mengalami embargo. Kalau industri strategis kita sudah mandiri, kita tidak perlu khawatir apa-apa, kita punya kepercayaan diri," katanya.

Saat ini menurut Panglima, industri pertahanan dalam negeri perlahan sudah mulai bangkit.

Hal itu antara lain terlihat dari upaya serius pemerintah mendorong perusahaan pelat merah untuk ikut bekerjasama dengan pemerintahan Korea Selatan membangun pesawat tempur Indonesian Fighter - Experiment (KI-X), dan kapal selam KRI Nagapasa.

"Radar juga sudah mulai, rantai tank. Tapi yang jelas industri strategis sangat diperlukan, ke depan dalam pertahanan negara," ujarnya.

Ketua KKIP, Soemardjono, ddalam kesempatan yang sama menambahkan bahwa saat ini anggaran Kementerian Pertahanan sekitar 20 persennya dialokasikan untuk idustri strategis dalam negeri. Rencanannya kedepannya anggaran tersebut akan dinaikkan hingga 40 persen.

"Nanti naik (sampai) empat puluh persen, anggaran dua puluh persen akan naik, pemerintah akan berupaya untuk menaikkan itu, suapaya industri dalam negeri bisa menyerap untuk memaksimalkan," katanya.