TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmy Radhi mengingatkan Pemerintah terkait rekomendasi penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium.

Rekomendasi diberikan saat Sudirman Said jadi Menteri ESDM waktu itu.

"Harusnya pada akhir 2017 Premium sudah tidak ada lagi di pasaran,” ujar Fahmy dihubungi wartawan, Jumat (25/8/2017).

Menurut Fahmy, Premium sasaran empuk para mafia migas. Pasalnya, karena Premium sudah lama tidak dijual di pasar internasional, sehingga tidak memiliki harga patokan.

"Cara blending tersebut menjadikan Premium sasaran empuk mafia migas dalam berburu rente," jelas Fahmy.

Fahmy memaparkan PT Pertamina bersusah payah harus mengolah BBM jenis RON 92 untuk memproduksi Premium. Biaya dari pembuatan Premium kata Fahmy sampai sekarang jadi bancakan mafia migas.

"Mafia melakukan mark up, sehingga Pemerintah membeli Premium dengan harga sangat mahal. Agar harganya terjangkau, Pemerintah memberikan subsidi," kata Fahmy.

Menurut Fahmy, sebenarnya tak sulit bagi Pemerintah untuk menghapus Premium. Dia mencontohkan rekomendasi lain, yakni terkait pembubaran Petral yang juga bisa dilakukan melalui endors Presiden Jokowi. “Mestinya, Premium juga bisa,” kata dia.

Fahmy menambahkan penghapusan BBM RON 88 tersebut tidak akan mempengaruhi tingkat inflasi. Karena opsi untuk masyarakat terkait konsumsi BBM sudah sangat banyak.

“Jadi, penghapusan Premium sama sekali tidak masalah. Apalagi, sekarang Pertamina sudah mengeluarkan Pertalite,” kata Fahmy.

Sebelumnya, Ketua Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi Nasional (Hiswana Migas) wilayah DKI Jakarta, Jabar, Banten Juan Tarigan mengatakan akan tunduk pada keputusan pemerintah jika nantinya Premium dihapus total.

“Kita oke saja karena murni bisnis," kata Juan.