TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bekas sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengungkapan telah terjadi aksi penggerogotan terhadap BUMN selama dua pekan terakhir. Said Didu menyebutnya sebagai persekusi BUMN.

Said Didu mengungkapkan pernyataan pertama yang menyebut dominasi BUMN adalah dari Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan. Kata Said, Luhut mengatakan telah mengusulkan kepada Presiden untuk mengurangi dominasi BUMN dan harus dijual.

Pernyataan Luhut itu kemudian gayung bersambut saat Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan Roeslani saat menyampaikan kritiknya terhadap BUMN saat penutupan Rakornas Kadin 2017, di Jakarta, Selasa (3/10/2017).

"Saya tahu persis bagiamana orang menggerogoti BUMN selama ini dan saya lihat ada langkah sistematik dua minggu terakhir yang seakan-akan kalau dibiarkan akan terjadi persekusi terhadap BUMN," kata Said Didu saat diskusi 'Monopoli BUMN?' di Menteng, Jakarta, Sabtu (7/10/2017).

Said Didu mengaku tidak tahu siapa yang menjadi inisiator untuk menjual BUMN tersebut. Akan tetapi, Said mengatakan langkah tersebut ternyata mendapat lampu hijau dari Presiden RI Joko Widodo.

Said menduga penjualan BUMN ke swasta beraroma politik. Dugaannya itu didasarkan karena tidak sdikit para politikus yang berada di Kadin. Said kemudian mengkritik pernyataan Rosan karena menganggap keluhan Rodan tidak pada tempatnya.

"Yang saya sayangkan yang dikeluhkan ketua umum Kadin itu kalau penyakit, penyakit kudislah tapi disampaikan di Rumah Sakit Harapan Kita, penyakit jantung. Kaget kita. Ini hanya masalah kalah konstruksi di daerah, kok disampaikan terbuka seakan-akan BUMN dosanya sangat besar," ungkapnya.