Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Andalkan Dana dari Sekuritisasi Aset BUMN, Thomas Lembong: Proyek Infrastruktur Harus Di-gas Terus

"Dari sudut pandang investasi dan investor, jangan sampai diet infrastruktur karena itu landasan dari segalanya.

Editor: Choirul Arifin
zoom-in Andalkan Dana dari Sekuritisasi Aset BUMN, Thomas Lembong: Proyek Infrastruktur Harus Di-gas Terus
Seno
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong menyatakan, pembangunan infrastruktur harus terus digas.

Kata dia, Pemerintah tidak boleh melakukan diet infrastruktur saat ini sebab itu akan mempengaruhi investasi dan persepsi investor.

Soal sumber dananya dari mana, dia mengatakan bisa mengandalkan dari sekuritisasi aset-aset BUMN.

"Dari sudut pandang investasi dan investor, jangan sampai diet infrastruktur karena itu landasan dari segalanya. Dan sebetulnya tidak perlu," kata Lembong, di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Lebih lanjut Lembong mengatakan, pembangunan infrastruktur mencakup landasan konektivitas, pariwisata, penurunan biaya logistik, hingga memperlancar bisnis e-commerce. Ia bilang, pemerintah telah memiliki solusi pendanaan infrastruktur agar tidak membebani APBN.

Baca: Jokowi: Media Sosial Itu Kejam!

Baca: So Sweet, Penumpang AirAsia Ini Lamar Kekasihnya di Udara dalam Penerbangan ke Bali

BERITA TERKAIT

Utamaya, melalui sekuritisasi melalui monetisasi atau menguangkan aset-aset infrastruktur yang stabil ke pasar modal.

"Kita bisa galang dana untuk bangun proyek-proyek yang baru," tambah dia.

Meski demikian, ia mengakui saat ini pemerintah masih memiliki kendala untuk menjalankan hal itu.

Pertama, sistem perpajakan masih belum sepenuhnya kondusif. Kedua, adanya kendala hukum. Sebab sekuritiasai yang sejati atau murni memerlukan wadah berupa bisnis trust.

"Yang namanya trust law itu hukum Inggris, sementara Indonesia masih pakai hukum Belanda. Itu PR kami supaya sekuritiasai bisa berjalan sepenuhnya," ujar Lembong.

 
Reporter: Adinda Ade Mustami 

Sumber: Kontan
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas