TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dukungan terhadap pemberantasan praktik calo di sektor niaga hilir gas bumi semakin bergulir. Hal itu menyusul masih tingginya harga jual gas bumi yang diketahui kian menekan kondisi keuangan sektor industri.

"Saya sudah laporkan masalah ini (trder gas) ke Ombudsan. Harapan asosiasi, Keputusan Presiden (soal harga gas) harus dilaksanakan," ujar Achmad Safiun, Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi di Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perindustrian telah menyusun regulasi baru. Hal itu mengatur tarif di sektor niaga hilir gas bumi.

Di mana aturan ini, merupakan kelanjutan dari esensi Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2017 yang menargetkan batas akhir pemberian alokasi gas bagi calo gas industri pada Februari 2018.

Baca: BI: Peredaran Uang Palsu di Indonesia Paling Kecil di Asia Tenggara

Namun sayangnya, beleid yang bertujuan memberantas praktik calo itu masih tertahan di meja Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman yang menjadi nomenklatur dari Kementerian ESDM.

Berangkat dari hal tadi, Safiun pun meminta pemerintah segera menerbitkan aturan tersebut.
"Waktu saya telepon orang maritim jawabnya belum karena masih dicek, jadi masih ditahan di sana. Dalam waktu dekat kita mau ketemu Presiden dan kasih tahu Presiden kalau macetnya di mana," kata Safiun.