TRIBUNNEWS.COM, MAMUJU - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus melakukan sosialisasi terkait keberadaan Pembiayaan Syariah yang dapat menjadi solusi pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi di Indonesia.

Kali ini, Kota Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) menjadi daerah ke-4 setelah sebelumnya sosialisasi dilakukan di kota Batam, Solo, dan Jakarta.

Direktur Pembiayaan Syariah LPDB, Jaenal Aripin mengungkapkan, sosialisasi tersebut dilakukan guna membangun sinergitas antara LPDB dengan Lembaga Keuangan Syariah di daerah, dalam perkuatan modal bagi Koperasi dan UKM dengan pola Syariah.

Dalam sosialisasi tersebut, 250 orang peserta yang berasal dari Perwakilan Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Provinsi Sulbar, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Mamuju, serta Mitra LPDB di wilayah Sulbar, diberikan pemahaman mengenai tata cara pengajuan proposal untuk mendapatkan pembiayaan syariah dari LPDB, dan layanan konsultasi (coaching clinic) langsung yang disediakan di area kegiatan sosialisasi.

Turut hadir dalam acara tersebut, Polda Sulbar yang diwakili Wadir Reskrimsus AKBP Burhan Sakra, Gubernur Sulbar yang diwakili Asisten III Pemprov Sulbar Jamilah, Sekretaris Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Sulbar Jalil, Direktur CIS Smesco Sulbar Naharuddin, Kepala Kantor Wilayah Kemendag Sulbar Muchsin.

"Kami mau mendorong dan membangkitkan semangat teman-teman koperasi dan pelaku usaha di Sulawesi Barat ini khususnya yang berbasis syariah, yang secara kuantiti masih sangat sedikit, agar lebih aktif menggunakan pembiayaan syariah yang sudah kami sediakan," ungkap Jaenal dalam acara Sosialisasi Direktorat Pembiayaan Syariah LPDB, yang bertema 'Menuju Paradigma Baru Pengembangan Industri Keuangan Syariah Indonesia' di Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (24/10/2017).

"Kami ingin secara spesifik pembiayaan syariah ini tersosialisasikan. Artinya, teman-teman di daerah mengetahui, bahwa ada pembiayaan syariah yang disediakan LPDB. Sehingga ketika mereka mau mengakses pembiayaan syariah, kita sudah sediakan," lanjutnya.

Sementara itu, Direktur Utama LPDB Braman Setyo dalam sambutannya menegaskan, "LPDB berkomitmen akan mengusung paradigma baru untuk menjadi lembaga yang inklusif dan terbuka, karena itu dalam konteks penyaluran dana bergulir, LPDB akan menjalin kemitraan dan menjadikan Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di daerah sebagai mitra strategis," tegasnya.

Adapun sektor yang menjadi prioritas pemberian pinjaman dikatakan Braman yaitu untuk program Nawacita Pemerintah, yang diantaranya adalah kedaulatan pangan, energi terbarukan, maritim dan kelautan, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Braman juga berharap, dengan adanya Sosialisasi Direktorat Syariah LPDB ini, dapat meningkatkan kuantitas koperasi-koperasi syariah yang akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap daerahnya.

Hal serupa juga diutarakan Gubernur Sulawesi Barat yang diwakili oleh Asisten Gubernur Jamilah, bahwa seiring dengan berkembangnya pola pembiayaan syariah, pihaknya berharap agar ke depan LPDB melalui Direktorat Pembiayaan Syariah, dapat meningkatkan aktivitas ekonomi baik secara makro maupun mikro, dan volume usaha pelaku ekonomi di Sulbar.

Selain itu ia juga berharap, LPDB bersama Pemerintah Provinsi Sulbar, Bank Perkreditan Rakyat, KUMKM, dan Lembaga Keuangan Syariah dapat terus bersinergi dalam pertumbuhan ekonomi daerah melalui perkuatan modal dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPDB.

Untuk diketahui, bahwa sampai dengan 20 Oktober 2017, total realisasi penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM mencapai Rp 8,4 triliun, untuk 4300 mitra KUKM di seluruh Indonesia. Sementara untuk realisasi di provinsi Sulbar sampai dengan 20 Oktober 2017, baru sebesar Rp 12,125 miliar untuk 8 mitra. LPDB-KUMKM menargetkan, di tahun2018, penyaluran secara nasional sebesar Rp 5,07 miliar untuk provinsi Sulbar. Saat ini LPDB-KUMKM memiliki Rp 450 miliar yang akan dialokasikan untuk pembiayaan syariah.