TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembangunan infrastruktur hendaknya bisa membawa banyak manfaat untuk Indonesia, salah satunya adalah untuk mencapai ketahanan pangan atau food security.
Hal ini penting mengingat harga pangan di Tanah Air masih terbilang tinggi dan relatif tidak terjangkau oleh sebagian kalangan.

Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengatakan, pembangunan infrastruktur harus bisa mendukung tercapainya ketahanan pangan. Hal ini dikarenakan semakin beragamnya tantangan yang dihadapi dunia pertanian di Indonesia.

Menurut Hizkia, kurangnya pasokan komoditas pangan dari petani lokal berakibat tingginya harga komoditas tersebut. Selain itu luasnya wilayah Indonesia juga berakibat pada adanya biaya distribusi yang akan ditanggung oleh konsumen.

Baca: Setnov Mangkir, Saut: Tiap Orang Punya Pintu Tobatnya Kok

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mencapai kestabilan harga dan ketersediaan komoditas pangan di seluruh wilayah Indonesia.

“Pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk mendukung terciptanya jalur distribusi bahan pangan yang lebih efisien, termasuk bahan pangan yang diimpor dari luar negeri. Inilah yang harus dikawal oleh pemerintah agar pembangunan infrastruktur (termasuk tol laut) mencapai sasaran tersebut,” ujar Hizkia, dalam keterangan tertulis, Senin (13/11/2017).

Pembangunan infrastruktur akan bermanfaat secara maksimal kalau bisa ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kelompok terendah. Terkait dengan pangan, pemerintah dihadapkan pada luasnya wilayah Indonesia untuk bisa mendistribusikan komoditas pangan dari satu tempat ke tempat yang lain.

Penyediaan jenis infrastruktur yang tepat akan menciptakan jalur distribusi pangan yang efisien antar daerah. Komoditas lokal maupun impor akan dapat didistribusikan secara merata ke berbagai daerah di Tanah Air. Hal inilah yang akan berdampak pada kestabilan harga komoditas pangan dan juga ketersediannya.

Selain itu, lanjut Hizkia, pembangunan infrastruktur juga harus diarahkan untuk mendukung terintegrasinya Indonesia dengan perdagangan internasional. Tidak hanya menggalakan ekspor, Indonesia juga harus siap mengimpor komoditas, baik pangan maupun barang dan jasa, dari negara lain.

Dengan mengikuti mekanisme tersebut, Indonesia akan menjadi semakin kompetitif dalam bidang ekspor dan impor. Harga barang dan komoditas juga akan mengikuti mekanisme internasional sehingga tidak ada lagi pihak yang bisa memonopoli suatu barang atau komoditas tertentu.

“Dengan semakin mudahnya barang atau komoditas masuk dan keluar ke dan dari Indonesia, harga barang dan komoditas tersebut akan semakin terjangkau. Hal ini tentu berdampak positif yaitu masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan komoditas berkualitas dengan harga terjangkau dan hal ini juga mendorong semakin berkembangnya suatu kawasan," ungkap Hizkia.

CIPS mendorong pemerintah untuk menciptakan jalur distribusi barang dan komoditas, dalam hal ini adalah pangan lokal maupun impor, melalui pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan.

Masyarakat sebagai konsumen adalah pihak yang akan paling diuntungkan dengan tercapainya ketahanan pangan. Harga pangan tidak lagi sulit dijangkau dan ketersediannya bisa terjamin karena konektivitas antar daerah karena adanya jalur distribusi yang mudah dan relatif cepat.