Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Stafsus Meneg BUMN: Holding BUMN untuk Tingkatkan Daya Saing Nasional

"Kita ingin membangun daya saing. Itu ngga mungkin dengan satu BUMN, tapi harus sinergi dari beberapa BUMN."

Stafsus Meneg BUMN: Holding BUMN untuk Tingkatkan Daya Saing Nasional
Tribunnews.com/Adiatmaputra Fajar
Staf Khusus Menteri BUMN Wianda Pusponegoro 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memastikan pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki tujuan yang mulia, yakni meningkatkan daya saing nasional.

"Kita ingin membangun daya saing. Itu ngga mungkin dengan satu BUMN, tapi harus sinergi dari beberapa BUMN," kata Staf Khusus Menteri BUMN Wianda Pusponegoro di Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk 'Mengapa Perlu Holding BUMN?'  di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Selasa (5/12/2017).

FMB 9 kali ini juga menghadirkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta dan Corporate Secretary PT Semen Indonesia Agung Wiharto sebagai narasumber.

Wianda menjelaskan, pembentukan Holding Sektoral BUMN juga untuk menjadikan BUMN lebih besar, kuat, dan lincah.

"Besar, kuat, dan lincah itu hanya kata sifat saja. Tujuan akhirnya adalah agar BUMN lebih mampu melayani masyarakat, karena BUMN pada dasarnya milik rakyat," terangnya.

Winanda memaparkan alasan mengapa Holding Sektoral BUMN perlu dibentuk.

Baca: Apindo: 95 Persen Barang yang Dijual di Toko Online Produk Asing, Paling Banyak dari China

Antara lain, peran BUMN sebagai agen pembangunan nasional, menjamin pendanaan mandiri yang berkesinambungan sehingga tidak bergantung APBN.

Selain itu juga untuk mendukung percepatan dan penguatan sektoral, hingga menjadi regional champion (jawara kawasan) dengan memperkuat kapabilitas, menyelaraskan operasi, dan mencapai sinergi.

Winanda juga menegaskan, Holding BUMN tidak berarti menjual BUMN ke swasta, karena 100 persen sahamnya masih dimiliki oleh Pemerintah.

"Siapa sih yang menjadi cangkangnya Holding? Kalo nanti jadi Holding, peran Pemerintah berkurang pada masing-masing Holding? Itu tidak benar. Karena yang menjadi anggota Holding itu 100 persen milik Pemerintah. Pemerintah full mengontrol di sana," tegasnya.

Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas