Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Ketua SP JICT Berkomitmen Selamatkan Aset Nasional

Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Jakut Dwi Untoro mengatakan SP JICT menjadi pemikir,penggerak dan penyeimbang kepentingan pengusaha, pekerja dan negara

Ketua SP JICT Berkomitmen Selamatkan Aset Nasional
Istimewa
Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) mengadakan acara inaugurasi Ketua Umum Serikat Pekerja 2017-2020 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) mengadakan acara inaugurasi Ketua Umum Serikat Pekerja 2017-2020.

Ketua Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) 2017-2020 terpilih, Hazris Malsyah menyatakan akan melanjutkan agenda-agenda perjuangan serikat.

“Kita tetap berkomitmen untuk melanjutkan agenda menyelamatkan aset nasional dan menegakkan keadilan bagi pekerja JICT,”  kata Hazris saat acara inaugurasi di kantor JICT, Senin (18/12/2017).

Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara Dwi Untoro mengatakan SP JICT telah menjadi pemikir, penggerak dan penyeimbang kepentingan pengusaha, pekerja dan kepentingan negara.

“Saya sudah menyaksikan bagaimana SP JICT menjadi pemikir bukan hany mengedepankan asas ‘pokoknya’,” kata Dwi.

Baca: Tingkatkan Produktivitas, JICT Tunjuk Operator RTGC Baru

Turut hadir dalam acara inaugurasi, mantan Menteri Sekretariat Negara era Presiden Abudrrahman Wahid, Bondan Gunawan menyayangkan segala intimidasi yang dijalankan Manajemen JICT.

“Mecat 500 orang belum tentu berani. Bisa jadi itu alat intimidasi. Dilaksanakan belum tentu. Solidaritas memegang peranan kunci disini,” ujar Bondan.

Dirinya menegaskan akan selalu mendukung perjuangan SP JICT.

“Pekerja-pekerja ini (SP JICT) menggunakan intelektualitas dalam menyelesaikan masalah. Saya selalu dibelakang anda semua,” kata Bondan.

SP JICT mengeaskan wajib investasi dilakukan dalam koridor aturan dan menguntungkan bangsa dan rakyat. Serta dalam konteks pengelolaan pelabuhan, tidak boleh asing memiliki kontrol terhadap biaya-biaya.

Sebab hal ini akan bertabrakan dengan program pembangunan nasional dan dwling time dalam rangka efisiensi biaya logistik.

Jangan sampai kasus ambil alih pelabuhan oleh asing di hambatonta srilanka terulang di JICT. Bagaimana TPS Surabaya diberi keprcayaan penuh oleh pemerintah. Saat ini tim valuasi aset sedang bekerja disana sehingga TPS siap dikelola mandiri tahun 2019.

Editor: Eko Sutriyanto
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas