Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Ketua SP JICT Berkomitmen Selamatkan Aset Nasional

Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Jakut Dwi Untoro mengatakan SP JICT menjadi pemikir,penggerak dan penyeimbang kepentingan pengusaha, pekerja dan negara

Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Ketua SP JICT Berkomitmen Selamatkan Aset Nasional
Istimewa
Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) mengadakan acara inaugurasi Ketua Umum Serikat Pekerja 2017-2020 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) mengadakan acara inaugurasi Ketua Umum Serikat Pekerja 2017-2020.

Ketua Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) 2017-2020 terpilih, Hazris Malsyah menyatakan akan melanjutkan agenda-agenda perjuangan serikat.

“Kita tetap berkomitmen untuk melanjutkan agenda menyelamatkan aset nasional dan menegakkan keadilan bagi pekerja JICT,”  kata Hazris saat acara inaugurasi di kantor JICT, Senin (18/12/2017).

Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara Dwi Untoro mengatakan SP JICT telah menjadi pemikir, penggerak dan penyeimbang kepentingan pengusaha, pekerja dan kepentingan negara.

“Saya sudah menyaksikan bagaimana SP JICT menjadi pemikir bukan hany mengedepankan asas ‘pokoknya’,” kata Dwi.

Baca: Tingkatkan Produktivitas, JICT Tunjuk Operator RTGC Baru

Turut hadir dalam acara inaugurasi, mantan Menteri Sekretariat Negara era Presiden Abudrrahman Wahid, Bondan Gunawan menyayangkan segala intimidasi yang dijalankan Manajemen JICT.

Berita Rekomendasi

“Mecat 500 orang belum tentu berani. Bisa jadi itu alat intimidasi. Dilaksanakan belum tentu. Solidaritas memegang peranan kunci disini,” ujar Bondan.

Dirinya menegaskan akan selalu mendukung perjuangan SP JICT.

“Pekerja-pekerja ini (SP JICT) menggunakan intelektualitas dalam menyelesaikan masalah. Saya selalu dibelakang anda semua,” kata Bondan.

SP JICT mengeaskan wajib investasi dilakukan dalam koridor aturan dan menguntungkan bangsa dan rakyat. Serta dalam konteks pengelolaan pelabuhan, tidak boleh asing memiliki kontrol terhadap biaya-biaya.

Sebab hal ini akan bertabrakan dengan program pembangunan nasional dan dwling time dalam rangka efisiensi biaya logistik.


Jangan sampai kasus ambil alih pelabuhan oleh asing di hambatonta srilanka terulang di JICT. Bagaimana TPS Surabaya diberi keprcayaan penuh oleh pemerintah. Saat ini tim valuasi aset sedang bekerja disana sehingga TPS siap dikelola mandiri tahun 2019.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas