TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mendukung pinjaman dana PT KAI (persero) dari 12 sindikasi perbankan pada proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta Bogor Depok Bekasi (Jabodebek).

Hal ini mengingat adanya keterbatasan anggaran dari APBN setiap tahunnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap proyek LRT pada pelaksanaannya bebas dari kasus korupsi. Karena ke depannya Sri Mulyani tak ingin dipanggil oleh KPK terkait proyek tersebut.

"Tidak ada korupsi dan akhirnya dana ini bisa dikembalikan tanpa jaminan saya harus dipanggil (KPK)," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (29/12/2017).

Sri Mulyani pun meminta 12 sindikasi perbankan mengawasi sampai pengembalian pinjaman selesai. Karena itu Sri Mulayni tidak ingin ada bank yang cuek dan mengandalkan lembaga keuangan negara memantau proyek LRT.

Baca: Sergio Busquets, Raja Operan Liga Spanyol Sepanjang 2017

"Saya khawatir hanya mengandalkan kepada yang lain, akhirnya hanya sekadar mencairkan tanpa melihat kemajuan atau proper atau tidak propernya eksekusi proyek ini," kata Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia juga berpesan kepada PT KAI (persero) untuk bisa efisien dalam menggunakan dana bantuan dari pemerintah dan perbankan. Sehingga pengembaliannya bisa tepat waktu.

"Saya mengharapkan Adhi Karya dapat menjalankan fungsi kontraktornya, mutu tidak dikompromikan, tidak ada korupsi, dan KAI bisa kelola proyek dgn efisien, dengan baik," papar Sri Mulyani.