Soal Pemindahan Ibu Kota, Kepala Bappenas: Sedang Dikaji Kandidat dan Kriterianya
Bambang Brodjonegoro, mengatakan sampai saat ini kajian mengenai rencana pemindahan ibukota hampir rampung.
Penulis: Syahrizal Sidik
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, mengatakan sampai saat ini kajian mengenai rencana pemindahan ibukota hampir rampung.
Bambang menyebut, Bappenas sudah menyampaikan laporan terkait kandidat dan kriteria lokasi yang akan dijadikan ibukota baru kepada Presiden Jokowi.
Namun, dirinya masih enggan membeberkan di mana lokasi ibukota baru tersebut.
“Tidak ada update yang pasti saya sudah lapor kepada bapak presiden mengenai kriteria lokasi dan kandidat lokasi,” kata Bambang, saat menggelar jumpa pers di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (9/1/2018).
Bambang menambahkan, untuk pemindahan ibukota baru belum pada sampai tahap desain kota.
“Belum, kita lihat perkembangannya aja ya,” lanjut Bambang.
Baca: Hasil Kajian Pemindahan Ibu Kota Sudah Diserahkan Ke Jokowi
Sebelumya diberitakan, jika kajian ini nantinya sudah disetujui, pemerintah akan bekerja sama dengan pihak swasta untuk skema pendanaan pembangunan ibukota baru.
“Swasta kita libatkan, kan kita sudah punya sistem kerja sama pemerintah dengan badan usaha ya kita kembangkan,” ungkap Bambang dI Gedung Bursa Efek Indonesia, Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (14/12/2017).
Bambang juga sempa menyebut Bambang memastikan ada tiga lokasi yang berpotensi menjadi ibukota dan semuanya berada di luar Pulau Jawa.
“Pokoknya saya tetep pada posisi mau berapa lokasi tapi yang penting di luar Jawa,” jelas dia.
Bambang menambahkan, estimasi biaya yang diperlukan terkait pembangunan ibukota baru dari hasil kajian tersebut bisa lebih dari Rp 1 triliun.
Sebagaimana diketahui, salah satu alasan yang menjadi pertimbangan pemerintah memindahkan pusat pemerintahan karena adanya penumpukan di Jakarta. Mengingat, saat ini, Jakarta menjadi pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat perdagangan, sekaligus pusat jasa keuangan.
“Nantinya Jakarta tetap berfungsi sebagai pusat bisnis,” pungkas dia.