Lebih lanjut, jikapun stok beras kita memang minus, yang artinya pemerintah selama ini berbohong dengan klaim surplus beras, Fadli berharap agar setiap rencana impor, berapa jumlah yang perlu diimpor, dan kapan sebaiknya impor dilakukan, dikaji secara matang dan transparan dulu.

Jadi tidak kemudian tiba-tiba muncul angka 500 ribu ton tanpa ada dasar alasannya.

Baca: Perhiasan dan Uang Istri Mantan Menteri Harmoko Raib Usai Liburan di Jepang

Hal penting lainnya, kalau memang perlu impor dengan kajian jumlah dan waktu yang sudah dikalkulasi matang, impor itu harus dilakukan oleh Bulog.

Fadli mengingatkan untuk tidak mencari untung dengan dalih stabilkan harga.

Bulog juga tidak boleh ambil untung dari impor beras. Itu sebabnya proses impor oleh Bulog juga harus transparan dan diawasi ketat.

"Kita tak ingin petani dihancurkan oleh impor beras. Kita juga harus mencegah impor beras ini semacam jalan perburuan rente," ujarnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, kenaikan harga beras pada awal Januari tahun 2018, telah menjadi awal buruk bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang akan memasuki tahun politik.

"Belum hilang dalam ingatan, pemerintah berjanji bahwa tidak akan terjadi gejolak harga. Mana janjinya sekarang?" ujar Fahri.

Harga beras medium mengalami fluktuasi Rp 9.450-Rp 11.000 per liter selama beberapa hari terakhir.

Sementara beras premium juga merangkak naik mulai dari Rp 12.800-Rp13.000 per liter.

Fahri menilai, kenaikan harga ini menciptakan ketidakpastian sekaligus beban bagi rakyat, produsen maupun konsumen.

Fahri mengatakan, selama ini masyarakat di-ninabobo-kan dengan keberadaan data tentang beras.

Namun, sekarang masyarakat baru menyadari bahwa ada data yang tidak sinkron dengan kenyataan.