Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Kementerian Pertanian Tegaskan Beras Impor Tidak Dijual untuk Umum

Kementerian Pertanian meminta publik tak perlu khawatir, sebab beras impor tidak dijual untuk umum.

Editor: Dewi Agustina
zoom-in Kementerian Pertanian Tegaskan Beras Impor Tidak Dijual untuk Umum
Tribunnews/JEPRIMA
Seorang kuli angkut menata tumpukan karung beras di Gudang Perum Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (9/1/2018). Pemerintah menegaskan tidak akan mengimpor beras umum atau medium meski stok di gudang Bulog kurang dari 1 juta ton. Pasokan beras ini dirasa masih cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional, termasuk untuk bantuan sosial beras keluarga sejahtera (rastra). Tribunnews/Jeprima 

Pemerintah selalu mengklaim stok beras cukup untuk beberapa bulan kedepan, namun faktanya harga beras naik.

"Kita juga dikejutkan pada saat para pembantu Presiden masih sibuk mencari penyebab kenaikan harga beras, tiba-tiba saja tanpa permisi muncul keinginan impor beras," ucap Pimpinan DPR bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini.

Dalam beberapa hari ini, lanjut Fahri, masyarakat kembali disuguhkan tidak kompaknya para pembantu Presiden Jokowi.

Baca: Bawaslu Telusuri Dugaan Mahar Pilkada Jatim, Cirebon dan Kalteng

Terutama Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang mengklaim pasokan aman dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang khawatir dengan kenaikan harga akibat pasokan berkurang.

"Pemerintah menjamin bahwa stok beras aman dan kebijakan harga eceran tetap (HET) akan lebih melindungi konsumen dan para petani. Tapi cara pemerintah meredam gejolak harga beras hingga memutuskan harus Impor, terlihat kepanikan," kata dia.

Fahri juga meragukan apakah dengan impor harga beras akan turun seketika.

Berita Rekomendasi

Ia menilai, momentum kenaikan harga beras ini harusnya jadi momentum bagi pemerintah untuk menata kembali kebijakan yang harus diakui keliru.

"Pemerintah harus berbesar hati untuk mengakui bahwa kenaikan harga beras awal januari tahun 2018 ini bukan semata karena faktor supply and demand atau faktor cuaca, tapi malpraktik kebijakan," kata dia.

Jika memang produksi tidak mencukupi, Fahri menyarankan pemerintah untuk mengakuinya.

Lalu evaluasi dan perbaiki faktor-faktor produksi beras yang selama selama ini terabaikan.

Misalnya, lahan yang semakin menyempit, hingga pendapatan para petani yang minim.

Menurut dia, pemerintah bisa hadir dengan menambah insentif serta subsidi bagi para petani.

"Di negara kita yang basis ekonominya jelas berideologi kerakyatan ini, kita tidak usah sok-sokan liberal dengan mengutak-atik dan mencabut subsidi untuk petani. Petani harus diberdayakan. Petani harus dimodernisasi alat-alat produksinya," ujar Fahri.

Namun, jika masalah ada di sisi distribusi, yang mengakibatkan cadangan besar tidak cukup, maka Bulog juga harus dievaluasi.

Ia mengingatkan, selain tugas mengamankan stok, Bulog juga kepanjangan negara untuk menstabilkan harga dan melindungi petani dari pemburu rente.

"Oleh sebab itu, pihak-pihak yang tidak menjalankan tupoksinya dalam mengamankan produksi beras, salah menata distribusi beras dan salah menerapkan HET mesti bertanggungjawab. Ada nasib jutaan petani, nasib pangan utama seluruh rakyat yang dipertaruhkan," kata Fahri.(fik/kps/wly)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas