TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi IV DPR RI secara tegas menolak upaya rencana pemerintah untuk impor beras dengan total volume 500 ribu ton yang akan dilakukan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

Rencana pemerintah itu dianggap tidak tepat karena tidak ada keberpihakan kepada kaum petani, dan juga akan merugikan petani.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Michael Wattimena mengatakan menolak impor beras dikarenakan dua minggu ke depan petani akan panen beras.

"Sudah jelas dua minggu ke depan petani akan panen raya beras. Jangan sampai para petani kita menjerit, dikarenakan rencana pemerintah impor beras," ujarnya, Senin(15/1/2018).

Disisi lain Michael menilai rencana pemerintah melakukan impor beras karena untuk menstabilkan harga beras dianggapnya sebagai alasan dan kurang tepat.

"Sekali lagi apapun alasannya tidak tepat impor beras meski dinilai untuk menstabilkan harga," kata Politikus Partai Demokrat ini.

Untuk itu Fraksi Partai Demokrat akan terus mendesak agar rencana pemerintah tersebut membatalkan impor beras.
Sebaliknya saran Michael pemerintah mempunyai rencana program bagaimana untuk menstabilkan harga,seperti melakukan operasi pasar yang berkelanjutan dilakukan oleh Perum Bulog, bukan lantas mengambil keputusan impor beras yang sifatnya mendadak.

Michael juga berharap satgas pangan di bawah kepolisian segera bergerak dan bekerja untuk menyelidiki penyebab kenaikan harga beras.

Menurutnya jangan sampai kenaikan harga beras adanya permainan yang lagi-lagi merugikan para petani oleh spekulan.

Selain itu rencana impor beras lebih pada ego sektoral dengan tidak mementingkan masukan dari sektor khususnya dari Kementerian Pertanian.

"Kami Komisi IV melihat tidak adanya keberpihakan satu lembaga dengan melalukan impor beras. Dan juga tidak ada singkronisasi atau koordinasi antara Menteri Pertanian dengan Menteri Perdagangan. Harusnya pemerintah duduk bareng seperti menteri terkait yang berhubungan menangani perihal beras," paparnya.