Presiden dan Menteri BUMN Diminta Hati-Hati Pilih Direktur Pemasaran Pertamina
Yang dipilih selayaknya yang terbukti pernah melalui jenjang jenjang karier di direktorat pamasaran yang menggeluti langsung tupoksi yang ada
Editor: Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terkait pemberitaan dibeberapa media bahwa beredar info Direktur Pemasaran Pertamina akan diganti, pengamat kebijakan energi, Sofyano Zakaria mengatakan Presiden dan menteri BUMN perlu mempertimbangkan dengan seksama bahwa penggantinya selain orang karier yang profesional juga harus paham serta menguasai benar sektor pemasaran dan distribusi.
"Direktorat pemasaran dan niaga adalah sebuah direktorat yang sangat terkait langsung dengan hajat hidup orang banyak. Pemimpin direktorat ini harus orang yang terbukti pernah dan mampu bekerjasama dengan pekerja Pemasaran. Artinya , direktur pemasaran , haruslah orang yang di terima oleh akar rumput di direktorat pemasaran," kata Sofyano Zakaria di Jakarta, Rabu (16/1/2018).
Sofyano Zakaria yang juga pernah dianugrahi penghargaan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu sebagai Sahabat FSPBB menambahkan, selain profesionalisme, memiliki leader ship, kemampuan manajerial, dia harusnya orang karier pemasaran yang terbukti pernah melalui jenjang jenjang karier di direktorat pamasaran yang menggeluti langsung tupoksi yang ada di pemasaran dan niaga.
Selama ini yang selalu diangkat sebagai direktur pemasaran dan niaga Pertamina, adalah orang karier yang pernah duduk sebagai Senior Vice Presiden di lingkungan Direktorat Pemasaran dan atau Direktur Utama dari anak perusahaan Pertamina yang terkait langsung dengan Direktorat Pemasaran.
Sofyano sangat mewanti wanti Pemerintah, agar memperhatikan dan mempertimbangkan hal ini, karena direktorat pemasaran pertamina punya peran yang teramat khusus dan strategis terkait dengan stabilitas sosial politik ekonomi negeri ini.
“Fungsi dan peran Direktorat lain di Pertamina tidak sekhusus direktorat pemasaran. isu atau riak kecil di Pemasaran dan Niaga Pertamina bisa berdampak terhadap jalannya distribusi bbm dan elpiji bagi negeri ini yang jika bermasalah bisa menimbulkan persoalan besar bagi Pemerintah” ujar Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik , Puskepi itu.
Baca: Serikat Pekerja Pertamina dan PGN Dukung Pembentukan Holding BUMN Migas
Disebutkan, tahun 2018 dan 2019 adalah tahun politik berkaitan dengan pilkada serentak, pemilu dan Pilpres. Peranan direktorat Pemasaran dan niaga Pertamina dalam menyediakan dan mendistribusikan bbm dan elpiji bagi rakyat sangat berpengaruh besar terhadap tahun politik ini.
"Karenanya Pemerintah harus cerdas dalan membuat keputusan terkait posisi direktur pemasaran Pertamina. Artinya direktur pemasaran pertamina jika benar perlu dan harus diganti, maka ini harus dipastikan dipilih orang yang minim resisten, handal dan diterima oleh akar rumput di pemasaran pertamina,” katanya.