Alih Fungsi Lahan untuk Industri Harus Ada Keseimbangan kata Moeldoko
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, harus ada keseimbangan antara pertumbuhan industri dan pertanian.
Editor: Toni Bramantoro
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, harus ada keseimbangan antara pertumbuhan industri dan pertanian. Apalagi, saat ini banyak terjadi alih fungsi di lahan pertanian di berbagai daerah.
Menurutnya, permasalahan antara pertumbuhan industri dan pertanian harus adanya keseimbangan, dimana pertumbuhan industri jangan sampai mengganggu produktivitas dari pertanian.
“Alih fungsi lahan untuk industri harus ada keseimbangan bagaimana satu sisi melihat pertumbuhan industri dan satu sisi lain juga bagaimana masalah pertanian itu tidak terganggu baik kuantitasnya maupun kualitasnya,” ungkap Moeldoko, Jumat (9/2/2018).
Karena, kata dia, persoalan tenaga kerja pun harus menjadi sorotan, melihat dari sisi pertumbuhan industri yang mampu memberikan kontribusi atas pertumbuhan tenaga kerja.
“Tetapi di depan mata ini persoalan tenaga kerja juga tak bisa dihindari satu sisi industri juga memberikan kontribusi atas pertumbuhan tenaga kerja, pada sisi yang lain pertanian jangan sampai diabaikan, maka diperlukan kesimbangan. Untuk itu keseimbangan yang kita ajari dalam segi pertanian, bagaimana produktivitas kita tingkatkan," paparnya. .
Mantan Panglima TNI ini mengatakan, kedaulatan pangan itu perlu. Negara tak akan kuat jika mengisi perut rakyat saja didapatkan dari negara lain.
"Walau punya duit banyak, tapi jika tak ada bahan makanan yang bisa dibeli. Alamat negara itu mudah diinvasi negara lain," jelas Moeldoko.
Dijelaskannya, dari sisi ketahanan nasional, menjaga ketahanan pangan itu baik. Akan lebih bagus lagi menuju pada kedaulatan pangan dan swsaembada pangan.
"Ketahan pangan itu tidak peduli barangnya darimana karena yang penting bisa makan. Tapi berdaulat pangan artinya mandiri tanpa menggantungkan pasokan dari luar," kata pria yang juga menjabat Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini.
Dia menambahkan, bicara pada kedaulatan pangan, maka pasokan pangan harus dari dalam negeri. Apabila suatu saat negara tidak punya uang, maka tidak bisa beli pangan.
"Akibatnya akan terjadi goncangan. Ketahanan pangan negara menjadi lemah dan stabilitas nasional bisa terganggu," ujarnya.