TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah tengah mengkaji rencana pembangunan bandar udara (Bandara) Kediri, Jawa Timur yang diprakarsai PT Gudang Garam Tbk.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso menyatakan, perusahaan berkode saham GGRM ini memang telah mengajukan izin prinsip ke pemerintah. Izin ini diajukan sebelum menetapkan lokasi.

"Tapi, kami harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah," kata Agus, Jumat (9/3).

Gudang Garam sudah menyelesaikan hasil feasibility study (FS). Kementerian Perhubungan bilang, masih masih menunggu rekomendasi dari pemerintah daerah Kediri.

Dia bilang, saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tengah disusun Pemda Kediri.

"Karena RTRW akan ditentukan tempat lokasi untuk diteruskan ke pembangunan bandar udara," jelas dia.

Bandara Kediri sesuai dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan Pemda setempat akan menjadi bandara umum. Hal ini untuk menjangkau infrastruktur dari Kediri ke Trenggalek.

"Celah yang memanjang dari selatan itu Trenggalek, Kediri, terus ke utara. Jarak dari Surabaya - Solo itu kan tengah-tengahnya, ada celah yang belum terjangkau," ujar Agus.

Baca: Bangun Bandara di Kediri, Gudang Garam Minta Izin Kemenhub

Rencananya, pembangunan bandara ini akan dilakukan di lahan seluas 450 hektare. Agus mengaku pemerintah belum menghitung estimasi nilai investasi Bandara Kediri.

Tapi ia bilang sebagai pembanding, pembangunan bandara Kulon Progo pada luas 500 hektare menelan Rp 7,5 triliun - Rp 8 triliun.

Setelah semua perizinan selesai, pembangunan Bandara Kediri diperkirakan membutuhkan waktu dua tahun. Tapi operasionalisasi bandara ini akan menunggu hibah GGRM kepada Badan Usaha Bandar Udara.

"Kalau sudah jadi Badan Usaha Bandar Udara, baru bisa operasi," pungkas Agus.

Berita ini sudah tayang di kontan berjudul Rencana Gudang Garam membangun Bandara Kediri menanti rekomendasi pemerintah daerah