Laporan Reporter Kontan, Lidya Yuniartha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga beras terus melambung tingggi, sementara serapan Bulog masih rendah. Pada pertengahan Januari 2018, Bulog pun ditugaskan untuk mengimpor beras sebagai upaya stabilisasi harga dan pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Hingga akhir Februari 2018, beras yang sudah sampai ke Indonesia hanya 261.000 ton, dari kontrak sebesar 281.000.

Hingga akhirnya, pemerintah kembali memberikan izin kepada Bulog untuk memperpanjang waktu impor.

Menjelang Ramadhan, pemerintah siap impor beras 240.000 ton dari Thailand dan Vietnam.

Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan kebijakan pemerintah yang menugaskan Bulog dalam mengimpor beras. Terlebih bila impor beras tersebut digunakan untuk kebutuhan CBP.

Baca: Soal Kontroversi Beras Impor, Petinggi Bulog: Kami Hanya Menjalankan Kebijakan Kementerian

Baca: Logonya Digugat Starbucks Karena Diklaim Mirip, Begini Penjelasan Pengusaha Kopi Asal Lampung

Baca: Nilai Belanja Negara di APBN 2018 Amat Fantastis, Abraham Samad Ajak Masyarakat Mengawal

"Tujuan impor itu untuk CBP, memang kalau pemerintah tidak memiliki CBP maka pemerintah tidak memiliki barang dan harga akan dipermainkan. Kalau Bulog tidak memiliki kemampuan mengendalikan harga, akan kacau," kata Agung, Rabu (21/3/2018).

Terkait impor beras ini, pemerintah pun kembali menugaskan Bulog untuk mengimpor beras hingga Juni 2018 sebanyak 219.000 ton.

Menyikapi hal ini Agung merasa, impor tidak lagi diperlukan lantaran masa panen tengah berlangsung. Menurutnya, impor beras bisa dilakukan apabila tidak mencederai petani.

Dia mengatakan, rencana pemerintah mengimpor 219.000 ton belum tentu bisa terlaksana.