TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengusaha bioskop di Tanah Air keberatan dengan penetapan pajak pertunjukan film yang berbeda di tiap daerah. Penetapan pajak tontonan hiburan ini berkisar dari 10% hingga 25%.

PT Graha Layar Prima Tbk pengelola bioskop CGV Cinemas menilai peraturan pajak pemerintah daerah belum ramah untuk bidang perfilman.

Sebab, Pemda melalui undang-undang otonomi daerah mengatur sendiri nilai pajak yang ditetapkan.

Baca: Usai Pom Bensin Isi Nissan Serena Lebihi Kapasitas Tangki Viral, Pertamina Minta Maaf

“Pajak di wilayah Tegal 25%, Balikpapan 20%, Sidoarjo 25% dan Bangka 20%. Sementara di Jakarta dan Surabaya hanya sekitar 10%,” kata Bernadh Kent Sondakh Direktur Utama PT Graha Layar Prima Tbk kepada Kontan.co.id, Jakarta, Sabtu (24/3).

Bernadh menyebut aturan pajak tersebut menjadi kendala besar untuk bisnis bioskop di Indonesia.

Akibatnya, demi menekan biaya operasional yang tinggi, perusahaan membebankan kepada konsumen dengan harga tiket menonton yang mahal.

“Bagaimana harga tiket murah kalau pajaknya 25%. Saya sadar itu kendala yang dihadapi dari pajak di Indonesia. Misalnya pajaknya tinggi kemudian kita naikkan harganya,“ kata Bernadh.

Sejumlah pimpinan daerah menarik pajak tinggi demi mendukung pemasukan daerah.

Namun kebijakan penerapan pajak ini justru bisa menurunkan minat masyarakat daerah untuk menonton film dengan harga terjangkau.

Selain berdampak pada minat jumlah penonton, kebijakan tersebut juga mencekik pembuat film di tanah air. Pendapatan produsen film menipis karena terbebani pajak, kemudian mereka hanya bisa memproduksi film dengan bajet rendah dengan kualitas film yang rendah pula.

“Akibatnya, produsen film tidak punya uang untuk membuat film yang lebih baik. Jika saja, produsen pendapatanya bagus maka penonton bisa nonton film dengan biaya murah,”pungkasnya.

Berita ini sudah tayang di kontan berjudul Pajak daerah bikin harga tiket bioskop mahal