TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Rakyat Kaltim Bersatu (GRKB) Wahdiat Alghazali yang juga pengamat Migas menyoroti dengan tajam insiden tumpahan minyak di Teluk Balikpapan.

Menurutnya, kebocoran minyak akibat putusnya pipa bawah laut seharusnya dapat diantisipasi lebih dini oleh Kilang Pertamina UP V, jika saja Pertamina memiliki alat dan sistem deteksi dari setiap instalasinya.

Bayangkan saja, masa sistem yang ada di suply base tidak memiliki alat deteksi termasuk flow in-take yang ada di Kilang," papar Wahdiat, Sabtu (7/4/2018).

Baca: Pertamina Harus Tanggung Jawab Penuh di Balikpapan

Jika tumpahan ini sampai mencapai 200.000 barel maka sama saja Pertamina tidak memiliki alat deteksi kebocoran atau minimal data Production planning harus sudah mengetahui jika suplai tidak diterima berarti ada kebocoran.

Wahdiat juga meminta kepada Presiden agar insiden ini dikategorikan bencana nasional dan Pemerintah Pusat hendaknya memberikan bantuan untuk me-recover kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.

Di tempat terpisah Ihwan Datu Adam anggota DPR Komisi VII dari Fraksi Demokrat Dapil Kalimantan Timur dan Utara menyatakan bahwa tumpahan minyak ini akibat kelalaian dari Pertamina dan Pertamina wajib mempertanggung jawabkan atas insiden ini terutama segera berusaha melakukan lokalisir minyak yang ada.

Menurutnya lagi, insiden ini bukti bahwa Pertamina masih belum maksimal menjalankan fungsi safety & enviromental dan sistem monitoring deteksi kebocoran instalasi.

Ihwan Datu Adam juga menilai bahwa Pemerintah hendaknya memberi tegoran keras terhadap jajaran Pertamina UP V untuk lebih meningkatkan sistem deteksi instalasi. Insiden ini sebaiknya dilihat dari bukti lemahnya manajemen safety & enviromental Pertamina," ujarnya lagi.

Ihwan mengapresiasi kesigapan berbagai instansi yang telah menurunkan tim sebagai respon solutif atas peristiwa ini, dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem serta Dirjen Gakum, demikian pula tim dari Kementrian Kelautan dan Perikanan serta Bakamla.

Saya minta Pemerintah Pusat menaruh atensi yang tinggi atas ini, tak hanya pada recovery terhadap dampak lingkungan namun juga pada dampak sosial ekonomi masyarakat sekitar, utamanya yang tak bisa menjalankan aktifitas mata pencahariaannya karena peristiwa ini.

Komisi VII DPR telah menjadwalkan melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Balikpapan, melihat skala dan dampak kerusakan saat ini, dapat dipertimbangkan menjadi bencana nasional.

Dari Penajam Paser Utara, Bupati Yusran Aspar juga merasa bukan hanya Balikpapan saja yang dirugikan tetapi PPU juga mendapatkan dampaknya.

Tumpahan minyak ini dapat merusak habitat mangroove yang ada di PPU.

Selain itu banyak nelayan budidaya ikan mengalami kerugian akibat tumpahan minyak ini.

Menurutnya sudah saatnya Pertamina harus meningkatkan sistem deteksi dini bencana.

Issu tumpahan minyak ini juga sebagai bukti bahwa tidak semuanya benar jika Pertamina segala-galaya bagi Pemerintah.

Perjuangan PPU untuk mendapatkan Blok Eastkal juga warning bagi Pertamina agar mau berbagi pengelolaan blok dengan BUMD.