TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menargetkan peningkatan dari segi infrastruktur dengan adanya holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor minyak dan gas (migas).

Direktur Utama PGN, Jobi Triananda Hasjim mengatakan target utamanya adalah tidak ada lagi tumpang tindih infrastruktur misalnya jaringan gas.

Sehingga lebih efisien dan anggaran bisa digunakan untuk membangun fasilitas baru.

"Tentunya akan sangat positif buat PGN serta holding, bagaimana integrasi infrastruktur, tumpang tindih infrastruktur selama ini bisa menjadi terhindari dan kita bisa optimal membangun beberapa fasilitas," kata Jobi di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (12/4/2018).

Kemudian dengan adanya holding migas tersebut diharapkan juga dapat meningkatkan pasokan, dan lebih optimal dalam mengawasi pipa-pipa yang sudah ada.

"Dalam hal mengendalikan pasokan dan niaga. Pengoperasian pipa-pipa bagaimana jaringan-jaringan yang ada bisa lebih terintegrasi dan akhirnya memberikan dampak positif buat masyarakat," ungkap Jobi.

Adapun holding migas ditandai dengan ditandatanginya akta perjanjian pengalihan 59,96 persen saham PT Perusahaan Gas Negara (PGN) ke PT Pertamina (Persero). Melalui holding tersebut Pertagas pun diakusisi oleh PGN.

Jobi menjelaskan untuk peningkatan infrastruktur dan target ttersebut tengah dikerjakan penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang (RJP) bersama dengan PGN dan Pertagas.

"Ini yang harus diselaraskan. Kemarin masih terkendala sedikit komunikasinya karena belum ada akta pengalihan," ujar Jobi.