TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah berupaya mewujudkan perumahan layak huni bagi masyarakat bawah dengan melibatkan pihak swasta. Kementerian PUPR menyebutkan, kekurangan perumahan atau backlog saat ini masih cukup tinggi, yakni 13,4 juta.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan beberapa program untuk menekan tingginya angka backlog perumahan. Di antaranya melalui program sejuta rumah yang digagas pemerintah.

Dia mengharapkan tahun ini backlog bisa berkurang menjadi 11 juta.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga meminimalisir angka jumlah tak layak huni dari 7 juta menjadi 5 juta unit.

Pemerintah berencana membangun 13.500 rumah susun yang layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Pak Basuki dan Presiden menekan, per tahun minimal 1 juta rumah baru terbangun, kita membantu masyarakat, mulai dari gedung yang bagus, fasilitasnya, jadi siap huni,” kata Khalawai ditemui usai acara peresmian Rusunawa khusus lansia di Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (24/4/2018).

Libatkan Swasta

Khalawi menjelaskan, untuk mengatasi tingginya backlog perumahan tersebut, pemerintah akan menggandeng swasta dengan menerapkan skema pembiayaan Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Baca: Mulai Ekspor, Mitsubishi Janji Utamakan Pemenuhan Permintaan Xpander oleh Pasar Lokal

Keterlibatan peran swasta berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya memberikan manfaat dari sisi penyediaan pendanaan, tapi dinilai bisa lebih efisien.

“Kita kerjasama pemerintah dengan swasta. Kita tahu pemerintah anggarannya sangat terbatas. Sehingga dengan anggaran sedikit bisa mendorong swasta untuk berpartisipasi menyiapkan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” kata dia.

Dia optimistis, melalui skema KPBU, dan program 13 kota baru mandiri bisa menekan tingginya backlog perumahan di Indonesia. Kata dia, pemerintah sudah menggandeng 25 pengembang besar saat acara pameran properti REI Mega Expo 2018, belum lama ini.

“Kita akan minta komitmen mereka untuk membantu pemerintah dalam mengatasi backlog atau rumah untuk MBR ini,” kata dia.