Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Senior INDEF Dradjad H Wibowo melontarkan kritik tajam atas pernyataan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Ketua Apindo Sofyan Wanandi, yang juga staf khusus Wakil Presiden terkait ancaman perang dagang dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump terhadap Indonesia.

Dalam tanggapan Mendag dan Sofyan, Indonesia pun dengan gagah menyatakan siap melakukan serangan balik.

"Saya tentu saja kaget, tapi juga geli. AS diklaim mengancam perang dagang dengan Indonesia? Lucu," ungkap Lektor Kepala Perbanas Institute ini dalam keterangan tertulisnya kepada Tribunnews.com, Jumat (6/7/2018).

Anggota Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun menegaskan tidak ada perang dagang dengan AS.

Dradjad menunjukkan fakta tidak adanya perang dagang tersebut.

Dalam perdagangan internasional ada yang disebut Generalized System of Preferences (GSP). GSP adalah sebuah sistem tarif preferensial yang membolehkan satu negara secara resmi memberikan pengecualian terhadap aturan umum WTO / Organisasi Perdagangan Dunia.

"Singkatnya, melalui GSP satu negara bisa memberi keringanan tarif bea masuk kepada eksportir dari negara-negara tertentu, biasanya dari negara miskin. Sementara itu eksportir negara kaya tetap dikenakan aturan umum WTO," jelasnya.

Baca: Menteri-menteri Jokowi Ramai-ramai Maju Jadi Caleg

Kata dia, sejak 1974 AS sangat banyak memberikan GSP.

Saat ini setidaknya terdapat 112 negara merdeka dan 17 teritori yang mendapat GSP dari AS.

Jumlah produk yang diberi GSP sekitar 5000-an item.

Selain untuk membantu pembangunan negara miskin, GSP juga bertujuan mempromosikan nilai-nilai Amerika, termasuk demokrasi dan supremasi hukum.

Jadi jelas, tegas dia, GSP adalah salah satu alat politik luar negeri AS untuk menjaga pengaruh dan dominansi globalnya.

Negara hebat seperti China, negara G7, Uni Eropa, Rusia, Australia, dan Selandia Baru tidak meminta dan tidak menerima GSP.