Pemerintah Akan Jual Empat BUMN Merugi, Salah Satunya Maskapai Penerbangan Merpati
Merpati saat ini terjerat utang Rp 10,72 triliun, adapun nilai asetnya di 2017 hanya Rp 1,21 triliun.
Editor: Choirul Arifin
Laporan Reporter Kontan, Abdul Basith dan Anggar Septiadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski kinerja perusahaan negara kian bertaji, masih ada perusahaan negara yang sakit. Makanya, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) (Persero) minta agar pemerintah menjual badan usaha milik negara (BUMN) itu. Penjualan menjadi langkah yang lebih baik lantaran biaya penyehatan perusahaan sangat besar dan belum tentu berhasil.
Empat perusahaan tersebut adalah PT Merpati Nusantara Airlines, PT Kertas Leces, PT Kertas Kraft Aceh (KKA), dan PT Industri Gelas (Iglas). Menurut PPA, mereka antara hidup dan mati dengan berbagai persoalan yang membelit.
Merpati saat ini terjerat utang Rp 10,72 triliun, adapun nilai asetnya di 2017 hanya Rp 1,21 triliun. Nilai aset berpotensi terus turun karena berupa suku cadang hingga mesin-mesin pesawat.
Direktur PT PPA Henry Sihotang mengatakan, pencarian investor Merpati hingga saat inu masih berjalan. Namun bila tidak mendapatkan investor, PPA menyarankan agar Merpati dinyatakan pailit saja. "Kami sudah merekomendasikan agar pemerintah tidak keluar uang satu rupiah pun ke Merpati," ujar Henry.
Bebani negara
Lantas bagaimana dengan tiga perusahaan lainnya? Hasil audit 2017, aset Kertas Kraft Rp 720 miliar. Namun, Kertas Kraft memiliki utang Rp 1,34 triliun.
Aset Kertas Leces sebesar Rp 781 miliar dengan utang Rp 1,7 triliun. Kemudian aset Iglas hanya Rp 119,86 miliar dengan utang Rp 1,09 triliun.
Baca: Duh, Klien Hotman Paris Hutapea Meradang Setelah Dokter Hardi Susanto Bantah Malapraktik
Untuk menyelamatkan Kertas Kraft Aceh semisal, kata Henry dibutuhkan investasi besar untuk melakukan transformasi bisnis.
Sementara Iglas yang bergerak pada industri kaca dan gelas, dinilai secara bisnis tidak dapat dipertahankan.
Senasib, PPA menyarabkan tiga perusahaan lain itu dijualPenyehatan perusahaan tersebut bakal membebani keuangan negara.
Baca: PKB Dukung Jokowi di Pilpres, Sandiaga Uno: Balik Lagi ke Pacar Lama
"PPA melihat sudah tidak perlu pemerintah masuk lagi, sebab bisnisnya sudah harus bertransformasi," katanya. Transformasi lebih baik dilakukan investor agar tidak menyusahkan negara
Atas saran itu, Kementerian BUMN mengaku telah mengajukan persetujuan privatisasi Merpati. Permintaan itu telah disetujui oleh Komite Privatisasi BUMN.
Selanjutnya Komite akan mengusulkan privatisasi Merpati ke DPR.
