Laporan Reporter Kontan, Adinda Ade Mustami 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Kementerian Keuangan (Kemkeu) memproyeksikan realisasi anggaran subsidi energi hingga akhir tahun ini bakal membengkak hingga hampir dua kali lipat menjadi Rp 163,49 triliun.

Hal itu dibeberkan Kemkeu dalam prognosa APBN 2018 di depan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Selasa (17/7/2018).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jumlah anggaran itu mencapai 173% dari target dalam APBN 2018 yang sebesar Rp 94,53 triliun.

"Jumlah itu, terdiri dari realisasi anggaran subsidi BBM dan LPG 3 kilogram sebesar Rp 103,5 triliun atau 220,8% dari target dan anggaran subsidi listrik Rp 59,99 triliun atau 125,9% dari target," ujarnya.

Realisasi hingga semester pertama 2018 mencapai Rp 59,51 triliun atau 63% dari target.

Sri Mulyani melanjutkan, membengkaknya anggaran subsidi merupakan hasil hitungan pemerintah berdasarkan jumlah subsidi yang sudah ada pada semester pertama dan perbedaan harga diesel yang ditetapkan dengan harga yang berlangsung.

Besaran realisasi itu merupakan hasil pembahasan dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN serta memperhitungkan neraca keuangan Pertamina dan PLN.

Sebelumnya, Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah telah menyepakati penambahan subsidi solar sebesar Rp 1.500 per liter agar total subsidi menjadi Rp 2.000 per liter.

"Penetapan kenaikan subsidi per liter untuk menjaga agar neraca Pertamina tetap terjaga. Kebutuhan dari sisi operasi untuk menjalankan policy subsidi itu. Maupun dari sisi potensi keuntungan baik dari hulu maupun tekanan dari kegiatan hilir yang berkaitan dengan subsidi," kata Sri Mulyani.