TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk mempercayakan pengelolaan Blok Rokan kepada PT Pertamina (Persero).

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan pertimbangan memilih Pertamina memang dilakukan secara bisnis sehingga operator lama, Chevron Indonesia, yang menawarkan keuntungan yang lebih kecil kepada negara harus kalah.

"Katanya Jonan (Menteri ESDM, red) tadi (Chevron) tawarannya lebih kecil jauh dari Pertamina. Kalau Pertamina lebih bagus gimana, kalau jauh ya bedanya (penawarannya)," tutur Luhut saat ditemui di kantornya, Rabu (1/8/2018).

Luhut pun menyebutkan Blok Rokan adalah aset besar di sektor migas karena cadangannya besar terlebih jika bisa menerapkan teknologi-teknologi baru.

"Rokan itu masih punya 1,2 miliar barel minyak bisa diambil atau bisa lebih nanti tambah dengan teknologi untuk 25 tahun ke depan. Itu sih suatu aset," ujar Luhut.

Sebelumnya Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar menyebutkan tiga alasan utama memilih Pertamina yaitu bonus tandatangan, komitmen kerja, dan besaran penerimaan negara.

Kemudian poin lainnya adalah diskresi pemerintah terhadap Blok Rokan yang disepakati sebesar 8 persen

"Karena ini adalah menggunakan gross split, Pertamina meminta diskresi 8 persen. Yang diajukan pertamina dan pemerintah sepakat dengan Pertamina," tutur Arcandra di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (31/7/2018).

Dengan pengajuan tersebut, selama 20 tahun kedepan Blok Rokan akan memberikan pendapatan negara sebesar 57 miliar dolar atau sekitar Rp 825 triliun.