Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  -‎ Anggaran belanja tahun 2019 akan dinaikkan 10 persen dari anggaran belanja tahun 2018 yang diasumsikan sebesar Rp 2.220,7 triliun menjadi Rp 2.439,7 triliun.

Presiden Joko Widodo yang mengumumkan jumlah tersebut dalam Sidang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyebutkan peningkatan tersebut untuk  penguatan program perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kemudian untuk percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan penguatan desentralisasi fiskal.

"Pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, khususnya bagi 40 persen pendulum termiskin," ungkap Jokowi, Kamis (16/8/2018).

Untuk jaminan perlindungan sosial penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sasarannay 10 juta keluarga penerima manfaat dan meningkatkan jumlah penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi 96,8 juta jiwa.

Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) pada 2019, kata Jokowi, sasaran ditingkatkan secara bertahap menuju 15,6 juta keluarga penerima manfaat untuk menggantikan program beras sejahtera (rastra).

Anggaran pendidikan pada 2019 akan mengambil jatah 20 persen dari Rp 2.439,7 triliun atau sebesar Rp 487,9 triliun meningkat 38,1 persen dibandingkan realisasi anggaran tahun 2014 yang sebesar Rp 353,4 triliun.

Untuk dana kesehatan, pada tahun 2019 alolasinya sebesar Rp 112 triliun, naik dua kali lipat dari tahun 2014 sebesar Rp 59,7 triliun.

Sedangkan untuk infrastruktur, total alokasi kembali mengalami kenaikan dari 2014 sebesar Rp 154,7 triliun, 2015 Rp 256,1 triliun, 2016 Rp 269,1 triliun, 2017 Rp 388,3 triliun, dan 2018 sebesar Rp 410,7 triliun dan 2019 akan disalurkan sebesar 420,5 triliun.

Alokasi belanja negara berikutnya untuk dana desa sebesar Rp 832,3 triliun. Jumlah tersebut meningkat 9 persen dari perkiraan realisasi di tahun 2018 sebesar Rp 766,2 triliun.