TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masalah beras nasional dinilai harus ditangani secara serius lantaran berbedanya data  impor, produksi beras dalam negeri, hingga dugaan korupsi cetak sawah dan penyalahgunaan bantuan petani.

Direktur Eksekutif Center for Badget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai, masalah perberasan  bukan hanya harus diselidiki penegak hukum di setiap wilayah, melainkan harus dilakukan di tingkat nasional.

Uchok mengatakan, sudah seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng auditor negara atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit investigasi atas berbagai proyek program beras di Kementerian Pertanian.

"Seharusnya KPK harus turun tangan untuk menyelidiki kasus-kasus terkait program beras, seperti cetak sawah sampai bantuan kelompok tani ini," ujar Uchok akhir pekan lalu.

Ia mendesakkan KPK harus bertindak serius. Apalagi, belakangan kasus cetak sawah mengemuka kembali.

“KPK juga harus segera melakukan pemanggilan kepada Menteri Pertanian Amran ke kantor KPK. karena sudah ada kasus korupsi seperti kasus di Pelalawan," tuturnya.

Uchok menuturkan, jika program cetak sawah bermasalah pada tingkat petani maka patut diduga juga bermasalah di kementerian. "Kalau program bantuan kelompok tani ini bisa bocor di kelompok tani, berarti akan lebih besar bocornya pada tingkat kementerian tuh," ujarnya.

Dihubungi terpisah, Komisi IV DPR RI tengah melakukan evaluasi program cetak sawah baru. Pasalnya, tidak sedikit cetak sawah yang dibuat di titik-titik yang tidak memiliki sumber air untuk dijadikan saluran irigasi.

"Harusnya kalau cetak sawah baru itu dekat dengan sumber air, dekat mata air, dalam rangka untuk saluran irigasi tersier. Tapi (ada cetak sawah baru) itu tidak ada sumber air, tidak ada mata air, tidak ada sungai, dibangun. Artinya kan salah itu," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi.

Baca: Bulog Pasang Target Impor Beras 1,84 juta Ton Tahun Ini

Oleh karena itu, guna melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program cetak sawah baru, pihaknya telah membentuk Panja Pengawasan Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah Baru.

"Kami di DPR banyak menerima aduan dari masyarakat mengapa lokasinya tidak tepat, tidak sesuai, tidak ada irigasi," ungkapnya.

Evaluasi dan pengawasan program cetak sawah itu memang harus dilakukan, mengingat anggaran yang digunakan bersumber dari APBN. Jangan sampai, penggunaan APBN itu tidak tepat sasaran.

"Karena ini menyangkut APBN. Kami dalam rangka melakukan pengawasan, agar APBN efektif dan tepat sasaran," tandas politisi PAN itu.

Baca: Impor Beras 2 Juta Ton Diputuskan di Rakor Tingkat Menteri Bulan April 2018

Panja akan melakukan monitoring terkait dengan realisasi lapangan. Karena cetak sawah baru yang dibangun di lahan yang tidak memiliki sumber air merupakan kesalahan pemetaan dan data awal.

"Kalau terjadi manipulasi, kecurangan, dan tidak sesuai dengan tugas pokok dan mekanisme seperti yang ada dalam ketentuan Kementan, akan kami laporkan dan proses evaluasi," tandasnya.

Terkait dengan luasnya lahan cetak sawah baru yang telah dilaporkan oleh Kementan, dia mengatakan bahwa tidak semua cetak sawah itu berhasil. Hal itu juga diketahui saat Komisi IV DPR melakukan kunjungan kerja lapangan ke sejumlah titik koordinat cetak sawah baru.

"Laporannya tinggi, sekadar laporan, kita bisa menilai ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Dari pemeriksaan memang ada yang berhasil dan tidak berhasil," tutur Viva.

Pengamat ekonomi pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Muhammad Firdaus menjelaskan bahwa penambahan luas tanam baru merupakan salah satu upaya untuk menahan alih fungsi lahan yang semakin luas.

Namun, sebelum membuat cetak sawah baru, diperlukan pemetaan yang jelas dan sesuai dengan peruntukannya sebagai lahan pertanian produktif. "Dipetakan dulu potensi lahan sawahnya di mana," ujar Firdaus.

Menurutnya, penambahan luas tanam baru sebaiknya dilakukan di luar Pulau Jawa. Namun, ketepatan penentuan titik lahan menjadi penting, karena berkaitan dengan masalah pengairan.

Pasalnya dibutuhkan investasi anggaran yang tidak sedikit oleh pemerintah untuk membuka cetak sawah baru, khususnya untuk sistem irigasi.

"Pengembangan luas tanam harus diluar Jawa, akibatnya pemerintah harus investasi, karena biayanya tinggi. Karena kalau tanpa irigasi tidak akan mungkin juga," tuturnya.

Ahmad Sabran/Warta Kota