Laporan Reporter Kontan, Adinda Ade Mustami 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta sejumlah menterinya dan Bank Indonesia (BI) terkait kebijakan yang telah ditempuh untuk mengendalikan gejolak nilai tukar rupiah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut, Presiden ingin kebijakan itu dikomunikasikan dengan baik ke masyarakat.

"Presiden betul-betul ingin supaya langkah-langkah kebijakan yang sudah dirumuskan itu dibuat sedetail mungkin dan dikomunikasikan," kata Darmin saat tiba di kantornya usai rapat di Istana Presiden, Senin (3/9/2018) sore.

Darmin mengatakan, Presiden tidak ingin langkah-langkah yang ditempuh tersebut tidak dirasakan masyarakat.

Sehingga, masyarakat beranggapan bahwa pemerintah dan BI belum melakukan apa-apa, seperti langkah yang ditempuh melalui ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Baca: Ribuan Ikan Mabuk di Kali Cisadane Jadi Rebutan Warga

"Selain komunikasinya, juga monitoringnya. Bahkan TKDN sudah ngomongin ini dua tahun, berarti monitoringnya gimana? Jangan sampai B20 juga sama lagi," tambah dia.

Baca: Bikin Macet, Dishub Tangsel Akhirnya Kembali Mmebuka Putaran Balik di Ciputat

Presiden lanjut Darmin, juga menanyakan perkembangan kebijakan terkait devisa hasil ekspor (DHE), ekspor batubara, hingga rencana kebijakan pembatasan impor, selain kebijakan B20 dan TKDN.

Ia ingin, nilai tukar rupiah tidak membuat susah kalangan pebisnis hingga tidak membuat investor asing di portofolio mulai keluar.