TRIBUNNEWS.COM - Kebijakan ekspor jagung yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) dinilai tidak berdasar perhitungan yang tepat dalam menjaga ketersediaan kebutuhan dalam negeri.

Pasalnya, hingga saat masih terjadi kekurangan yang disebabkan menurunnya produksi jagung akibat musim kemarau.

Baca: Mengaku Susah, Setya Novanto Tetap Tampil Casual Hadir di Pengadilan Tipikor

Baca: Pengamat Nilai Usulan Debat Capres-Cawapres Pakai Bahasa Inggris Keblinger

Peternak ayam berharap pemerintah lebih mengutamakan kebutuhan jagung untuk dalam negeri.

"Dianjurkan, demi kepentingan nasional, ekspor jagung dihentikan total," kata Presiden Peternak Layer (ayam petelur) Nasional, Ki Musbar Mesdi, kepada wartawan, Jumat (14/9/2018)

Salah satu alasan dilakukannya kebijakan ekspor jagung karena disebutkan terjadi surplus panen.

Akan tetapi, validitas data surplus tersebut masih dipertanyakan. Sebab, hal itu tidak sejalan dengan menurunnya harga dan ketersediaan jagung di pasaran.

Menurut Musbar, para peternak unggas dan produsen pakan ternak masih terjerat pada harga jagung yang relatif tinggi.

Target dan capaian yang disebutkan oleh Kementan sampai saat ini belum dapat menekan harga jagung. Seharusnya, lanjut dia, ketika panen tinggi, harga dipasaran menurun.

Disebutkan, tahun ini pemerintah menargetkan untuk menghasilkan jagung sebesar 33 juta ton, naik sekitar 10 juta ton dari tahun 2017. Sementara kebutuhan jagung untuk peternak dan pakan ternak sekitar 9 juta ton per tahun.

"Artinya, kalau kita hanya butuh 9 juta ton, sementara produksi nasional 23 juta ton (tahun 2017), harusnya harga jagung sekitar Rp3 ribuan, tapi ini tidak pernah mencapai angka segitu, diatas Rp 3.700 sampaI Rp 4ribu lebih. Kalau misalnya produksinya berlebih, pasti murah dan mudah," tandasnya.

Disisi lain dia menegaskan bahwa keberadaan jagung sangat memberikan efek terhadap keberlangsungan sektor peternakan.

"Kelangsungan hidup 1,8 juta peternak unggas nasional dipertaruhkan disini. Kalau tidak ada jagung, ayam tidak bertelor, suplai telor ke pasar kurang," jelas Musbar.

Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Yeka Hendra Fatika menegaskan bahwa ekspor jagung yang dilakukan Kementerian Pertanian adalah hal yang sudah biasa dan sudah berlangsung bertahun-tahun.

"Kalau bicara ekspor jagung ke Filipina itu kan border trading area (jual beli wilayah perbatasan), masalahnya sederhana, jagung itu kalau dikirim dari Gorontalo ke Jabotabek jadi mahal, jadi diekspor ke Filipina, ini sudah berlangsung puluhan tahun namun tidak terekspos, jadi bukan prestasi," ujarnya.

Ia mengatakan, permasalahan jagung muncul ketika kebutuhan jagung dalam negeri untuk pakan ternak yang kurang.

"Masalah ketersediaan muncul ketika jagung di Jawa tidak cukup, saran saya kalau pemerintah mau impor, ya impor saja, impor ini bukan hal yang haram, karena ada kebutuhan jagung untuk peternak," tuturnya.

Dikatakan Yeka, pemerintah harusnya bisa menghitung berapa besar keuntungan atau kerugian jika impor jagung dilakukan demi menekan harga pakan ternak.

"Sekarang kalau impor jagung kan, dibilang ada kerugian karena menguras devisa, tapi harus dihitung juga, apakah sekian ratus ribu peternak ayam layer (petelur) dan broiler (daging) menderita karena pakan mahal terus didiamkan saja?" tuturnya.

Menurutnya, ketika harga jagung murah, baik impor ataupun berasal dari dalam negeri, maka manfaat untuk dalam negeri juga besar. Menurutnya, tidak bisa membandingkan kerugian dan keuntungan negara berdasar pada satu hal saja.

"Coba hitung maslahat secara ekonominya, harga daging ayam jadi murah, harga telur ayam murah, masyarakat daya belinya tinggi, jadi yang ditolong peternak ayam sampai konsumen, negara juga akan dapat keuntungan nantinya dari pajak pengusaha dan konsumsi yang tinggi," tuturnya.

Ia menegaskan, ekspor-impor pangan juga terjadi di negara-negara lain dan tidak ada masalah. "Amerika misalnya, dia ekspor gandum, tapi juga impor gandum, China pun begitu, jadi kalau jagung dalam negeri tidak ada. Impor tidak masalah, demi menyelamatkan peternak broiler dan layer," tuturnya.

Sementara itu, menanggapi masalah keberadaan jagung dan imbasnya pada pakan ternak, Deputi Menko Perekonomian Bidang Pangan dan Agribisnis Kemko Perekonomian Musdalifah mengatakan pihaknya melakukan koordinasi dengan semua sektor.

"Memang soal jagung kami sudah rapat bersama Kementerian Pertanian, mereka memaparkan bahwa ada sentra sentra produksi (Jagung), lokasi-lokasinya dimana saja, nah ini akan kita evaluasi,” ujarnya.

Musdalifah mengatakan, evaluasi akan dilakukan Kemenko Perekonomian pekan depan dan akan terlihat langsung fakta sebenarnya. Menurutnya, Kemenko Perekonomian akan meninjau langsung ke lapangan soal keberadaan jagung ini.

"Saya kan tidak di lapangan, tapi ada teman-teman kementerian terkait, tapi nanti kita lihat saja, ditinjau bersama-sama, mengecek kembali data-data yang disampaikan, surplus dimana? Kapan panennya? dan lainnya," ujarnya.

Terkait tidak dilibatkannya peternak ayam layer (petelur) dalam pembahasan, Musdalifah mengatakan hal itu seharusnya dilakukan Kementerian Pertanian. "Harusnya itu (aspirasi dari peternak) dengan Kementerian, kita kan hanya mengkoordinir," tuturnya.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Peternak Ayam Berharap Ekspor Jagung Dihentikan Agar Harga Pakan Murah