Laporan Wartawan Tribunnews.com, Brian Priambudi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan banyak badan usaha bahan bakar minyak maupun nabati yang melanggar aturan penyaluran B20.

Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengatakan, pelanggaran tersebut berpotensi denda hingga Rp 270 miliar.

"Baru temual awal yang perlu dibuktikan dengan verifikasi. Lebih kurang dendanya Rp 270 miliar," ujar Rida di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (9/10/2018).

Rida mengaku tidak hafal mengenai jumlah badan usaha yang melanggar penyaluran B20.

Rida mengatakan sebagian besar pelanggaran dlakukan oleh BU BBN dan pihaknya akan melakukan tindak tegas mengenai denda tersebut.

"Mekanime sanksi itu yang sedang dibuat petunjuk teknisnya," ungkap Rida.

Untuk diketahui aturan mengenai penyaluran B20 berlaku sejak 1 September 2018.

Baca: Politisi Gerindra Tuding Kubu Jokowi Goreng Kasus Ratna, Ini Jawaban Maaruf Amin

Dengan adanya aturan tersebut, seluruh kegiatan subsidi maupun non subsidi diwajibkan untuk menggunakan bahan bakar B20.

Rida menjelaskan, sanksi yang dikenakan jika badan usaha yang memproduksi minyak sawit sebagai campuran solar tidak memenuhi standar B20.

Bila tidak sesuai standar, badan usaha akan dikenakan denda sebesar Rp 6.000 per liter dari jumlah yang tidak disalurkan.

"Misalnya ada 1.000 liter yang dicampur, namun kenyataannya hanya 800 liter. Maka 200 itu yang didenda," jelas Rida.