Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo bercerita soal persoalan BPJS Kesehatan yang mengalami defisit keuangan, hingga akhirnya diputuskan dana talangan sebesar Rp 4,9 triliun.

‎Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri acara pembukaan Kongres Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi)‎ di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Dalam sambutannya, Jokowi mengajak semua pihak pekerja di rumah sakit untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam melayani masyarakat mendapatkan ‎akses kesehatan secara penuh, meskipun kemarin mengalami kendala pembayaran dari BPJS Kesehatan.

‎"Saya ngerti dan sampai di meja saya, sehingga seinget saya mungkin sebulan atau lima minggu kita putuskan‎. Tapi Ini sebetulnya urusan dirut BPJS, nggak sampai presiden kayak gini-gini," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, saat itu memutuskan penambahan dana ke BPJS Kesehatan sebesar Rp 4,9 triliun dan pihak BPJS Kesehatan mengatakan masih kurang dana sebesar itu.

Baca: Billy Sindoro Dua Kali Terlibat Suap, KPK Pertimbangkan Hukuman Maksimal

"Pak masih kurang, kebutuhan bukan Rp 4,9 triliun, kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta. Mestinya ada manajemen sistem yang jelas, sehingga rumah sakit kepastian pembayaran ini jelas," tutur Jokowi.

Jokowi menilai persoalan BPJS Kesehatan sudah terjadi sejak tiga tahun yang lalu dan hal ini memang tidak mudah seiring banyaknya rakyat yang harus diurusi.

"‎Negara kita ini negara besar, jumlah rumah sakit ribuan tersebar di 17 ribu pulau, 514 kota dan kabupaten, 34 provinsi," kata dia.

"‎Saya sering marahi pak dirut BPJS, tapi dalam hati saya enggak bisa keluarkan, ini manajemen negara besar kita enggak mudah, artinya dirut BPJS, ngurus berapa riibu rumah sakit, ‎tapi sekali lagi kalo membangun sistemnya bener ini gampang, selalu saya tekankan sistem, selalu saya tekankan manajemen," sambung Jokowi lagi.