TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berencana menerapkan kebijakan baru, yaitu Electronic Road Pricing (EPR) atau jalan berbayar mulai akhir 2019.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengatakan, pihaknya ingin rencana tersebut segera direalisasikan, mengingat pertumbuhan mobilitas penduduk terus berlangsung cepat.

EPR akan menggantikan sistem Ganjil-Genap yang bertujuan agar membuat pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum.

"Tahun depan saya targetkan sudah mulai diimplementasikan. Karena ganjil-genap tidak bisa lama-lama," ucapnya saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2018).

Menurutnya, kebijakan ganjil-genap tak bisa terus diberlakukan, sebab jumlah kendaraan tak kunjung berkurang dan jalanan tetap padat.

"Karena memang pertumbuhan naik terus. Orang beli mobil dua, beli mobil second, naik motor. Makanya untuk itu saya campaign terus, artinya keselamatan (pakai kendaraan pribadi) lebih rendah," jelasnya.

"Area (jalan berbayar) itu juga nanti bebas kendaraan roda dua," imbuhnya.

Bambang melanjutkan, kebijakan segera dibuat agar tidak ada kekosongan kebijakan terkait pengaturan kendaraan dan arus lalu lintas. Diketahui, kebijakan ganjil-genap berkahir pada Desember 2018.

"Kita harus siapkan jangan sampai ada kekosongan kebijakan. Nanti kondisi transportasi agak semrawut lagi," pungkasnya.