TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons kritik calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto terkait rendahnya rasio pajak Indonesia.

Prabowo bahkan menilai pemerintah perlu belajar dari Zambia karena disebut punya rasio pajak lebih baik dari Indonesia.

"Kalau kemarin ada yang mengkritik tax ratio kita rendah, makanya kami perbaiki tanpa membuat ekonomi kita menjadi khawatir," ujar Sri Mulyani dalam acara peluncuran KG Media di Jakarta, Kamis (22/11/2018) malam.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, sejak pulang ke Indonesia pada 2016 dan diangkat jadi Menkeu oleh Presiden Jokowi, perbaikan untuk menaikan rasio pajak terus dilakukan.

Pada 2017, rasio pajak atau kontribusi penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih ada di bawah 11 persen, tepatnya 10,8 persen.

Meski pasang surut akibat kondisi ekonomi yang bergejolak, namum kata dia, kini penerimaan pajak menunjukan tanda positif. Hal itu bisa terlihat hingga 31 Oktober 2018.

Dari sisi pendapatan negara, realisasinya sebesar Rp 1.483,9 triliun, atau naik 20,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada akhir Oktober 2017, realisasi pendapatan negara hanya Rp 1.228 triliun, atau hanya tumbuh 3,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi penerimaan perpajakan Rp 1.160,7 triliun pada akhir Oktober 2018, atau tumbuh 17 persen dari akhir Oktober 2017. Tahun lalu, penerimaan perpajakan hanya tumbuh 0,5 persen.

Bila dilihat lebih rinci, penerimaan perpajakan didorong oleh penerimaan pajak Rp 1.016,5 triliun, atau tumbuh 17,6 persen dan penerimaan bea cukai Rp 144,1 triliun, tumbuh 13,3 persen.

Sementara itu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tumbuh tinggi. Realisasinya mencapai Rp 315,4 triliun, tumbuh 34,5 persen dibandingkan akhir Oktober 2017.

Perempuan yang kerap disapa Ani itu menyadari upaya untuk meningkatkan rasio pajak tidak mudah. Apalagi ada kebutuhan besar untuk melakukan pembangunan secara besar-besaran.

Hal ini tentu membutuhkan anggaran besar. Salah satu sumber anggaran itu yakni dari penerimaan pajak. Namun upaya untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan juga tak bisa dilakukan dengan membabi buta. Sebab hal itu justru bisa membuat ekonomi panik.

"Kami disuruh melayani tapi kami disuruh tax ratio-nya naik. Kami diminta supaya defisit turun dan belanja banyak tapi kami (dikritik) tidak boleh utang. Jadi hidup saya sudah cukup terlatih melakukan hal yang itu," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Disarankan Prabowo Belajar Pajak ke Zambia, Ini Respons Sri Mulyani"