Kubu Prabowo-Sandi Kritik Pemerintah yang Belum Buat Regulasi Transportasi Online
Kubu Prabowo-Sandiaga mengkritisi pemerintah yang dinilai belum membuat regulasi Transportasi Online secara tepat.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kubu Prabowo-Sandiaga mengkritisi pemerintah yang dinilai belum membuat regulasi Transportasi Online secara tepat. Padahal saat ini banyak masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya pada transportasi online.
"Sudah berkali-kali pemerintah mengeluh, misalnya susah sekali untuk mendorong pertumbuhan, tidak ada lagi sektor-sektor yang tumbuh, tidak ada lagi sektor-sektor yang mungkin bisa diandalkan. Padahal di depan mata kita semua ada satu sektor baru, yaitu industri digital dan kreatif yang terkait dengan startup-startup inovatif yang sudah memnujukkan kontribusi yang luar biasa besar," kata tim ekonomi Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika, Rabu (28/11/2018).
Berdasarkan catatannya kontribusi ekonomi dari transportasi online mencapai Rp 19,9 triliun per tahun. Di Jakarta saja menurutnya terdapat satu juta pengemudi online dan terdapat kurang lebih 660 ribu order makanan setiap harinya.
Baca: Kepala Desa di Mojokerto Jadi Tersangka Pelanggaran UU Pemilu, Sandiaga: Saya Sudah Ingatkan
"Itu menunjukkan betapa pesatnya kontribusi yang diberikan oleh industri ini. Menjadi aneh kalau tidak segera secara proaktif diatur oleh pemerintah," kata Harryadin.
Sementara dalam kesempatan yang sama, ekonom senior Ichsanuddin Noorsy menilai saat ini pemerintah harus segera mengeluarkan regulasi jasa layanan transportasi online. Salah satunya untuk menghindari perang tarif antar penyedia layanan transportasi online. Karena menurutnya perang tarif yang tidak terkendali akan menghasilkan perbudakan modern.
"Ketika Uber mulai masuk ke negara-negara maju bahkan bertarung di China habis-habisan, The New York Times menganalisis korelasi antara industri otomotif, keuangan, dan Uber. Dan mereka melihat bahwa model tranportasi online itu adalah a part of modern slavery system," katanya.
Sementara itu anggota Masyarakat Transportasi Online (MTI) Andi Rahmah mengatakan bahwa munculnya transportasi online merupakan akibat dari pemerintah yang tidak bisa menghadirkan tranportasi publik massal yang terintegrasi.
"Untuk masa sekarang memang ini salah satu jaring pengaman sosial yang dibentuk masyarakat yang secara natural. Jadi masyarakat cari jalan keluar sendiri atas lahirnya angkutan online ini," pungkas Rachmah.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.