TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong penerapan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di sektor transportasi dalam pengintegrasian sistem pembayaran elektronik terpadu.

Melalui integrasi sistem tersebut, pengguna jasa transportasi bisa memakai uang elektronik dari berbagai penerbit untuk berbagai moda transportasi.

Kepala Litbang Kemenhub, Sugihardjo mengatakan akan mengintegrasikan GPN di sektor transportasi agar masyarakat tak perlu punya banyak kartu ketika mengakses berbagai moda transportasi.

"Dengan adanya GPN, diharapkan para pengguna kartu debit terkhusus pengguna jasa transportasi tidak perlu memiliki beragam kartu pembayaran elektronik yang diterbitkan oleh Bank yang ada atau penyedia jasa transportasi (OK Trip, kartu commuter line), cukup menggunakan satu kartu berlogo GPN bisa untuk bertransaksi dimana saja," kata Sugihardjo di Jakarta, Senin (3/12/2018).

"Contoh sekarang turun di Stasiun Manggarai tap out pakai kartu KCI, lanjut TJ pakai kartu lagi. Nah kalau ini diusahakan semua bisa pakai satu kartu berlogo GPN," jelasnya.

Selain efisiensi penggunaan kartu pembayaran, GPN didorong untuk meningkatkan transparasi serta pendataan layanan transportasi di Indonesia.

"Sepanjang transaksi manual, maka akan kesulitan data produktivitas dan transaksi yang ada. Contoh di KCI, Transjakarta pakai elektronik jelas per tahun berapa, jam puncak kapan. Selain itu, untuk menghindari pungli ketika memakai pembayaran manual," paparnya.

Untuk itu, Litbang Kemenhub mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bersama sejumlah operator transportasi untuk menyepakati pengintegrasian sistem pembayaran tersebut. Pembahasan tersebut melibatkan Kemenhub, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, PT Railink, dan Bank Indonesia.

"GPN terbaik satu reader bisa baca berbagai kartu. Jadi bukan satu kartu baca semua, tapi satu reader bisa baca semua kartu. Dan ini jadi domainnya BI, nanti kita bahas khusus bersama BI," pungkasnya.