Jokowi Diyakini Mampu Bawa Indonesia ke Daulat Pangan
Abdul Rosyid juga menilai jika Jokowi pastinya memiliki tim yang siap untuk menjawab program kedaulatan pangan yang berimbas kesejahteraan petani.
Editor: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Maruf Amin dinilai bisa membawa Indonesia menuju kedaultan pangan jika mereka menjabat pada tahun 2019 mendatang.
“Jika kita lihat, apa yang dilakukan Joko Widodo untuk menuju ke kedaulatan pangan, sudah jelas, dan itu fakta tinggal penyempurnaan penyelesaian permasalahan petani dan distribusi pangan dari petani ke bulog. Caranya kami usulkan melalui sistem online dari petani langsung ke pedagang dengan komoditas barang yang penjualannya di pasar," kata Abdul Rosyid Arsyad Ketum KPP saat menjadi pembicara Diskusi Nasional Konferensi BEM se Indonesia di UIN Syarif Hidayatullah soal kedaultan pangan (6/11).
Abdul Rosyid juga menilai jika Jokowi pastinya memiliki tim yang siap untuk menjawab program kedaulatan pangan yang berimbas kesejahteraan petani dan pedagang serta rakyat.
Baca: Presiden Jokowi Tiba di Acara Silaknas ICMI 2018 di Universitas Bandar Lampung
"Saya menilai pasangan Jokowi-Amin mampu membangun tim yang kuat untuk menjaga kedaulatan pangan," bebernya.
Dia menuturkan salah satu fakta kesiapan pemerintahan Jokowi ialah Jokowi telah membenahi infrastruktur, dan juga nanti akan ada peningkatan sumber daya manusia (SDM).
"Kedaulatan pangan itu ditunjukan dengan meningkatnya produksi dari hasil pertanian itu sendiri dengan cara diselesaikannya permasalahan petani seperti normalisasi pengairan irigasi pertanian, pembukaan lahan baru, permodalan, dilengkapi sarana prasarana modern, pembatasan izin pembangunan perumahan yang menggunakan lahan persawahan dan pelatihan generasi baru penerus petani ini merupakan tahap pertama."
"Sementara Tahap kedua menyangkut masalah regulasi dan hasil panen, Tahap ketiga distribusi dari petani ke bulog atau bisa langsung ke pedagang tanpa perantara tengkulak/cukong melalui sistem online untuk memotong jalur tengkulak/cukong dan mafia pangan yang akan di gagas Komite Pedagang Pasar (KPP) sebagai strategi stabilitas harga pangan dan kesejahteraan petani bersama pedagang," pungkasnya.