Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kenaikan Tarif Tiket dan Kargo Udara, Garuda dan Sriwijaya Potensial Kena Denda KPPU Rp 25 Miliar

"Terkait dengan itu, KPPU juga sudah masuk dalam tahap penelitian rangkap jabatan di Garuda dan Sriwijaya," kata Juru Bicara KPPU Guntur Saragih.

Kenaikan Tarif Tiket dan Kargo Udara, Garuda dan Sriwijaya Potensial Kena Denda KPPU Rp 25 Miliar
Tribunnews.com/Widodo
Pesawat Garuda Indonesia di di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng. 

Laporan Reporter Kontan, Sinar Putri S Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Selain meneliti indikasi kartel dari tarif tiket pesawat dan tarif angkutan kargo udara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga sudah menelisik rangkap jabatan yang terjadi di PT Garuda Indonesia Tbk dan PT Sriwijaya Air.

Komisioner sekaligus Juru Bicara KPPU Guntur Saragih mengatakan, rangkap jabatan ini bisa mengindikasi adanya persaingan usaha yang tidak sehat.

"Terkait dengan itu, KPPU juga sudah masuk dalam tahap penelitian rangkap jabatan di Garuda dan Sriwijaya," katanya saat ditemui di kantor KPPU, Senin (21/1/2019).

Sebab, berdasarkan Pasal 26 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha menyebutkan, seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain.

Apalagi perusahaan–perusahaan tersebut berada dalam pasar yang sama atau memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha.

Selain itu secara bersama juga dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Maka dari itu, kata Guntur, perkara ini dibawa ke rapat komisiomer beberapa waktu lalu dan para komisioner KPPU sepakat untuk membawa perkara ini ke tahap penelitian.

Meskipun keduanya saat ini sudah tahap akusisi. "Selama mereka belum masuk dalam aspek yuridis, kita belum masuk dalam aspek itu," tambah dia.

Baca: Twizy, Si Bajaj Mewah Bertenaga Listrik dari Renault

Tapi dalam konteks itu, KPPU menyadari ini baru dalam tahap penelitian. "Bukan berarti penelitian ada pelanggaran. Dalam persidangan pun bisa kemungkinan tidak bersalah," lanjutnya.

Halaman
12
Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kontan
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas