TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program BBM satu harga yang dicetuskan oleh Pemerintah menjadi salah satu program andalan yang gencar disuarakan .

BBM satu harga untuk seluruh Indonesia, bisa menghapus kesenjangan sosial dan pemerataan ekonomi bisa menjangkau tiap daerah.

Sampai saat ini, Pertamina mengklaim bahwa biaya operasional menjadi salah satu masalah yang menyebabkan mereka kesulitan menjalankan program ini.

"Pemerintah perlu mencarikan solusi yang baik agar biaya operasional ini dapat ditekan sehingga keuangan Pertamina juga tidak terbeban tinggi," kata Mamit Setiawan, 
Direktur Energy Watch dalam keterangan pers, Senin (28/1/2019).

Ia menyebut, salah satu caranya adalah dengan penyediaan infrastruktur pendukung seperti Terminal BBM (TBBM) dan Juga Depo elpiji yang menyebar di daerah-daerah.

"Dengan pendirian TBBM dan DEPO Elpiji Satelit , biaya angkut BBM dan Elpiji akan jauh lebih murah dibanding harus diangkut jarak jauh,' katanya.

Tanggal 24 Oktober 2017, dilakukan Ground Breaking pembangunan terminal LPG di Bima, NTB oleh anak Perusahaan Pertamina yakni PT Pertamina Patra Niaga.

Baca: Sulsel Tersapu Banjir, Pertamina Amankan Pasokan dan Bantu Pengungsi

Pembangunan ini dikerjakan kurang lebih 1 tahun, akhirnya selesai pada tanggal 13 Desember 2018.

Pembangunan Depo LPG didaerah daerah sangat dibutuhkan karena pasokan elpiji ke daerah banyak yang masih mengandalkan penampungan langsung pada SPBE di daerah yang kapasitas tampungnya sangat terbatas.

"Adanya depo elpiji di daerah daerah akan memperkuat Ketahanan Energi nasional dan ini perlu segera diwujudkan karena elpiji merupakan komoditas yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak," katanya.

Keberhasilan Anak Perusahaan Pertamina yakni PT Pertamina Patra Niaga Membangun Depo elpiji di Lombok, menurut Mamit Setiawan  perlu dilanjutkan didaerah daerah lainnya.

"Agar Tidak memberatkan beban keuangan Pertamina dan Anak Perusahaan nya dalam membangun infra struktur seperti Depo Elpji dan Terminal BBM maka kerjasama dengan pihak swasta dengan systim Built Operate Transfer (BOT) adalah pilihan yang sangat cerdas," katanya.

Pertamina bisa menunjuk langsung AP nya seperti Patra Niaga untuk mewujudkan hadirnya infrastruktur Seperti TBBM dan Depo elpiji didaerah yg belum miliki itu dan harus melibatkan swasta nasional terpilih untuk 100persen membiayanya dengan Pola BOT sehingga ini bisa pula membuat asset Pertamina atau AP nya bertambah tanpa perlu mengeluarkan dana untuk berinvestasi.

"Pertamina dan Anak Perusahaannya Patra Niaga , sebagai pihak yang berkepentingan membangun TBBM dan Depo Elpiji harusnya cerdas melibatkan pihak swasta yang bisa menggunakan system Build Operate Transfer (BOT) seperti yang di lakukan dalam membangun depo elpiji di Lombok," katanya.

Skema ini sering dipakai di dalam proyek infrastruktur seperti Tol.

Dengan skema ini, bukan saja pertamina menjadi untung karena setelah masa kontrak selesai, otomatis asset Pertamina bertambah, dan juga Pertamina tidak perlu menggelontorkan modal di awal.

"Hal ini juga dapat mendorong peran swasta untuk berinvestasi di bidang Migas, dan bisa mendorong target investasi pemerintah juga," kata  Mamit Setiawan.