TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi akan mengkaji usulan pembentukan Badan Otoritas Transportasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Hal itu akan melihat urgensi adanya pembentukkan badan otoriras. Pasalnya sebelumnya telah dibentuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Menurut Budi, tugas badan otoritas tersebut nantinya akan lebih luas. Badan otoritas tidak hanya mengatur mengenai transportasi. "Sebenarnya ini lebih makro bukan transportasi saja," ujar Budi usai rapat di Kantor Wakil Presiden, Senin (28/1).

Budi menuturkan, pengaturan transportasi turut mengatur tata guna yang berkaitan dengan mendistribusikan jumlah penduduk dan mengatur konsentrasi penduduk. Selain itu badan otoritas juga akan mengatur teknis insentif tiap pemerintah daerah Jabodetabek. Badan otoritas juga akan mengatur mengenai penggunaan lahan.

Baca: Tiongkok Jadi Kunci Perang Dagang

Penggabungan pengawasan transportasi dengan penggunaan lahan tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal itulah yang akan membutuhkan peningkatan kemampuan BPTJ.

"Kalau dinilai bahwa BPTJ masih tetap relevan ya jalan, kalau ada hal yang perlu dikoreksi ya dikoreksi termasuk badan otoritas," terang Budi.

Rencananya badan otoritas ini akan menyertakan pemerintah daerah. Hal itu untuk mempermudah perizinan dan pengelolaan transportasi yang kerap tumpang tindih.

Pemerintah DKI Jakarta didorong untuk memimpin koordinasi tersebut. Menurutnya, pemerintah DKI memiliki potensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk melakukan investasi di sektor transportasi.

Berita Ini Sudah Dipublikasikan di KONTAN, dengan judul: Menteri Perhubungan kaji pembentukan otoritas transportasi Jabodetabek