TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto melontarkan kritik pedas soal utang pemerintah yang dinilainya sudah tak wajar. Menurutnya, kondisi perekonomian RI sudah karut-marut seiring dengan bertambahnya utang pemerintah.

Bahkan, Prabowo menyebut pemimpin di Kementerian Keuangan disebut Menteri Pencetak Uang saja.

"Menurut saya, jangan disebut lagi Menteri Keuangan tapi mungkin Menteri Pencetak Utang. Bangga untuk utang, yang bayar orang lain" ucap Prabowo dalam deklarasi dukungan Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTSI) di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2019) lalu.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani hanya diam dan enggan berkomentar.

Mengenakan baju baju batik warna hijau dan celana hitam, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu terus berjalan menuju lift gedung Kementerian Keuangan RI saat ditanyai awak media terkait sebutan Menteri Pencetak Utang itu.

Baca: Tertarik jadi Editor Channel YouTube Bapau? Baim Wong Ajukan 6 Syarat, Terakhir Bikin Salut

Ani, begitu sapaan akrabnya, hari ini, Selasa (29/1/2019) memimpin Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melaporkan kondisi keuangan RI hingga kuartal IV tahun 2019.

Menurutnya, kondisi keuangan RI saat ini normal dan berjalan baik.

"Sistem keuangan kita dalam kondisi normal dan berjalan baik, sehingga kami akan sampaikan apa yang dilakukan oleh kita bersama secara sinergis," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani dalam konferensi pers di di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Baca: Vanessa Angel Tolak Tawaran Makan Malam Bersama Pemesan, Muncikari: Maunya Langsung Saja

Hadir dalam acara itu Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, serta Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah.

Dalam menentukan kondisi keuangan RI, KSSK mencermati sejumlah aspek keuangan dalam negeri, termasuk perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar modal, lembaga jasa keuangan dan lainnya.

Ani menjelaskan, pihaknya sudah mencermati sejumlah faktor risiko dan dampak dari perekonomian global terhadap keadaan keuangan RI.

Risiko yang berasal dari luar negeri, di antaranya pelemahan ekonomi global menurut International Monetary Fund (IMF), kebijakan ekonomi Amerika Serikat (AS) dan bank sentral AS, The Fed. Kemudian berlanjutnya perang dagang hingga pelemahan ekonomi Republik Rakyat Tiongkok.

"Ini komitmen kita bersama untuk terus menjaga perekonomian Indonesia dan stabilitas sektor keuangan, sehingga mendukung pencapaian pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan," pungkas dia.