Baru Satu Bulan, Pembiayaan Utang RI Capai Rp. 122,5 Triliun di 2019
Hingga akhir Januari 2019, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI mencatat pemerintah telah melakukan pembiayaan utang sebesar Rp. 122,5 triliun
Penulis: Ria anatasia
Editor: Fajar Anjungroso
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hingga akhir Januari 2019, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI mencatat pemerintah telah melakukan pembiayaan utang sebesar Rp. 122,5 triliun atau sekitar 41,4 persen dari target Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebanyak Rp. 359,3 triliun.
Angka ini melonjak dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp. 27 triliun atau , atau hanya 6,8 persen dari target Rp 399,2 triliun.
"Kita telah merealisir pembiayaan utang yang cukup signifikan sebesar Rp 122,5 triliun atau 34 persen," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (20/2/2019).
Sri Mulyani menjabarkan, pembiayaan utang ini terdiri dari pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 119,5 triliun, serya dari pinjaman senilai Rp 2 triliun yang berasal dari pinjaman luar negeri.
"Selain bertumpu pada penerbitan SBN, strategi pembiayaan utang juga melibatkan pinjaman dalam negeri dan luar negeri. Pinjaman dalam negeri mengutamakan pada kegiatan prioritas," jelasnya.
Baca: Sri Mulyani Catat Desifit APBN Januari 2019 Bengkak jadi Rp. 45,8 Triliun
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, peningkatan besaran pembiayaan utang di awal tahun ini disebabkan oleh dinamika volatilitas yang tingg, dan untuk mengantisipasi ketidakpastian global.
"Ini disebabkan akhir tahun lalu dinamika volatilitas tinggi dan Januari kita lihat stabil dan kondusif sehingga kita ambil kesempatan untuk menerbitkan surat utang global yang cukup signifikan untuk bisa mengantisipasi seluruh ketidakpastian pada tahun 2019," paparnya.
Sementara itu, berdasarkan APBN KiTa per Januari 2019, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp. 108 triliun, naik dari tahun sebelumnya yaitu Rp 101,7 triliun.
Di sisi lain, belanja negara mengalami pembengkakan menjadi Rp 153,8 triliun.
"Penerimaan negara tumbuh 6,2 persen dan belanja negara tumbuh 10,3 persen. Dengan demikian, defisit APBN Rp45,8 triliun, lebih besar dari tahun lalu Rp37,7 triliun," jelas Sri Mulyani.
